Network
DESKJABAR - Pemerintah Belanda berencana menyampaikan permintaan maaf resmi atas peranannya dalam perbudakan selama masa kolonial.
Menteri Perlindungan Hukum (Minister voor Rechtsbescherming) Belanda Franc Weerwind mengonfirmasi laporan media RTL bahwa pemerintah Belanda berencana meyampaikan permintaan maaf secara resmi pada akhir tahun ini, yaitu Desember 2022.
Menurut dia, pemerintah Belanda juga berencana mengeluarkan dana 200 juta euro (setara Rp3 triliun) untuk membiayai berbagai proyek dan upaya meningkatkan kesadaran soal peranan kekuasaan kolonial pada perbudakan.
Baca Juga: Semifinal Hylo Open 2022, Anthony Sinisuka Ginting Vs Kidambi Srikanth, Berikut 3 Link Live Score
Selain itu, RTL juga melaporkan, pemerintah Belanda akan menyiapkan dana sebesar 27 juta euro (setara Rp417,69 miliar) untuk membuka museum perbudakan.
Keputusan tersebut muncul setelah Komisi Dialogue Group on Slavery History yang didirikan Kementerian Dalam Negeri Belanda tahun lalu mengeluarkan sejumlah rekomendasi.
Salah satu rekomendasi adalah pemerintah Belanda menyampaikan permintaan maaf atas peranannya dalam perbudakan selama masa kolonial.
Komisi itu juga merekomendasikan Pemerintah Belanda untuk mengakui bahwa perdagangan budak trans-Atlantik pada abad 17-19 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Ini adalah momen besar dan indah," ujar Franc Weerwind seperti dilansir Antara yang mengutip dari kantor berita ANP, di hadapan wartawan di Den Haag, Jumat, 4 November 2022.
