DESKJABAR - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar diskusi publik bertajuk "Updates on the Ukrainian 10-Point Peace Plan and Ukraine's Engagement with the Global South." Diskusi ini diadakan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mendalami perkembangan terbaru seputar Rencana Perdamaian 10-Poin Ukraina dan hubungannya yang semakin erat dengan Global Selatan.
Sejak Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, mengumumkan "formula perdamaian" kepada para pemimpin negara-negara Group of Seven (G7) pada 11 Oktober 2022, yang kemudian dikenal sebagai Rencana Perdamaian 10-Poin, Ukraina selalu berupaya keras menyuarakan rencana ini secara internasional dan mencari dukungan dalam pengimplementasinya. Rencana komprehensif ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia setelah Invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 hingga hari ini.
Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Direktur Sekolah Analisis Kebijakan, Universitas Nasional Kiev-Mohyla Maksym Yakovlyev mengungkapkan penting untuk terus menyuarakan perdamaian dunia. Karena invasi ini tidak boleh dialami oleh siapapun. Sehingga perlu perkuat rencana perdamaian untuk memberikan landasan bersama bagi pemahaman global, perang ini tidak boleh terjadi di negara mana pun di dunia.
“Invasi ini tidak boleh dialami oleh siapa pun. Realisasi rencana apa pun bergantung pada kesamaan umum baik integritas, perlindungan, dan hal-hal lain dari seluruh dunia,” ungkap Maksyim pada Diskusi Publik FPCI, Rabu (20/4/24)
Dampak dari perang ini sangat dirasakan oleh Ukraina sebab semakin banyak hoax yang berkembang di masyarakat, salah satunya Indonesia.
Kepala Departemen Crimea Platform di Misi Presiden Ukraina di Republik Otonom Crimea yakni Maria Tomak mengungkapkan banyak media yang mengatakan bahwa Ukraina di dukung oleh barat. Faktanya kami fokus pada membela negara kami. Banyak orang yang memutuskan untuk menjadi sukarelawan di militer Ukraina, komunitas kemanusiaan, dan lain sebagainya.
“Kami justru berterima kasih kepada negara-negara Timur Tengah yang membantu kami dalam melakukan negosiasi anak-anak Ukraina untuk pulang ke Ukraina,” tambah Maksym.
Perang ini terjadi dimana-mana dan dampaknya dirasakan semua orang, baik secara fisik, mental, dan budaya.
“Anak-anak Ukraina di deportasi ke Rusia untuk mencuci otak mereka, betapa krisisnya situasi saat ini. Kami sama dengan negara di global selatan yang dijajah oleh colonial sehingga penting untuk sama-sama bersatu menyuarakan perdamaian,” ungkap Maksym.
Selanjutnya, Maria mengungkapkan bahwa rencana perdamaian ini perlu digencarkan dan dukungan penuh dari berbagai negara, salah satunya Indonesia.
Rencana perdamaian ini sebenarnya memberikan peluang bagi Ukraina untuk membantu mengatasi situasi krisis, misalnya dengan mengurangi jumlah tentaranya di garis depan, dan membebaskan tahanan Ukraina.
Namun, selama ini rencana tersebut bahkan setelah pendekatan diplomasi dan upaya lain untuk menjaga perdamaian.
“Sebenarnya negosiasi antara Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang sebenarnya hanya ingin agar Ukraina tidak ada. Kami sebagai warga Ukraina tidak punya pilihan untuk menghentikan perang ini karena pada akhirnya semua bergantung pada keputusan Rusia untuk melanjutkan atau menghentikan invasi mereka ke wilayah kami.” Ungkap Maria.
Keberadaan penduduk Krimea juga merupakan salah satu contohnya, “kita tidak bisa menolak keberadaan mereka karena mereka juga bagian dari Ukraina dan kita harus memenuhi kebutuhan kemanusiaan agar setiap orang mempunyai hak yang sama untuk hidup sebagai manusia.” Tambah Maria.
Maria Tomak menambahkan bahwa keterlibatan Ukraina dengan Global Selatan menjadi krusial karena berbagai proposal perdamaian telah muncul secara global. Hal ini menekankan pentingnya upaya Ukraina untuk mendapatkan dukungan internasional bagi inisiatif perdamaian mereka.
“Salah satu inisiatif yang diperjuangkan saat ini adalah memperluas kerja sama berbagai negara dengan menggunakan alat diplomasi budayanya,” tambah Maria.***