Network
DESKJABAR - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kekhawatiran Apindo akan munculnya gelombang PHK karena kenaikan UMP 2021 dinilai tidak beralasan.
Untuk itu, Ganjar meminta Apindo tidak khawatir dengan keputusan Pemprov Jateng menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah sebesar 3,27 persen.
"Gelombang PHK gimana? Bentar 'tho' UMP itu upah minimum, dicatat dulu. Dan itu kan diberlakukan untuk mereka yang kerja satu tahun, jadi sebenarnya agak tidak beralasan," katanya di Semarang, Senin,2 November 2020, seperti dikutip dari kantor berita Antara.
Baca Juga: Tak Naikan Upah Minimum Provinsi (UMP), Ini Alasan Ridwan Kamil
Menurut Ganjar, saat ini yang dibutuhkan adalah duduk bersama untuk membahas kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja dan pemerintah.
"Jadi Apindo gak usah takut. Justru sekarang yang diperlukan antara Apindo, serikat pekerja dan pemerintah duduk lagi aja, masih ada kesempatan untuk ngobrol banyak sehingga nanti bisa dicapai kesepakatan-kesepakatan dan hubungan industrial yang harmonis," katanya.
Bahkan menurutnya, kenaikan UMP tersebut masih bisa dilakukan penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman pada tahun lalu tidak ada penundaan.
Menurutnya, dari keputusan kenaikan tersebut juga hanya ada dua daerah yang perlu penyesuaian yakni di Kabupaten Banjarnegara dan Wonogiri.
Baca Juga: Soal UMP, Apindo Sesalkan Keputusan Lima Gubernur
