Network
DESKJABAR – Bisnis dan petani beras organik serta beras khusus dibayang-bayangi kebingungan, dengan rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan pajak bagi komoditas beras mahal.
Sekretaris Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (Perpadi) Jawa Barat, Muchlis Anwar, di Bandung, kepada DeskJabar, Selasa, 15 Juni 2021, menanggapi pengenaan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyadi terhadap beras-beras mahal.
Muchlis Anwar mengatakan, jika Menteri Keuangan mengenakan pajak terhadap beras impor, seperti beras basmatik, dinilai wajar. Dan kenyataannya, beras basmatik memang sudah dikenai pajak.
“Nah yang membingungkan, di lapangan adalah para petani dan pedagang penjual beras organik dan beras khusus,” ujarnya.
Baca Juga: Kabupaten Bandung Kembali Zona Merah COVID-19, Jalur RS Al-Ihsan Segera Ditertibkan
Diketahui, produksi beras organik dan beras khusus, di Indonesia masih tergolong harus didongkrak produksinya. Intinya, pengenaan pajak bagi produk beras mahal, jangan sampai berimbas menurunkan gairah produksi beras-beras organik, beras khusus, dan beras wangi.
Sebab, ada karakter walau harganya mahal, namun produksi beras organik dan beras khusus, yaitu beras hitam, beras merah, atau beras wangi, produksinya lebih rendah dibandingkan beras umum.
Menurut Muchlis Anwar, harga beras-beras organik atau beras khusus, serta beras wangi, harganya minimal Rp 12.800/kg. Sebab, itu adalah hitungan agar petani dapat memperoleh untung, jika harganya di bawah itu dikhawatirkan petani tak mau mengusahakan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat, membenarkan, bahwa harga beras organik, beras khusus, dan beras wangi, harganya memang harus lebih mahal dibandingkan beras biasa.
