Network
DESKJABAR – Upaya Pemprov Jawa Barat berkaitan pemberdayaan masyarakat desa melalui pinjam pakai lahan-lahan untuk produksi pangan pada unit-unit perkebunan, kurang mendapat respon dari banyak pengusaha perkebunan, khususnya swasta.
Pasalnya, banyak pengusaha perkebunan swasta khawatir atas dampaknya ke depan, terutama menyangkut pengurusan Hak Guna Usaha (HGU). Mereka kurang tertarik meminjamkan lahan-lahannya kepada masyarakat untuk produksi pangan.
Sekretariat Pemprov Jawa Barat sudah mengirimkan surat berkaitan rencana tersebut kepada Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat-Banten, perkebunan negara PTPN VIII, dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat Banten.
Baca Juga: Banjir Subang: Perkumpulan Perempuan Garuda Ceria Jawa Barat Berikan Bantuan pada Korban Banjir
Dalam surat ditandatangani Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Barat, Benny Bachtiar bernomor PEM.04.04.01/46/Rek pada 6 Januari 2021 tersebut, berupa permohonan data lahan untuk pemanfaatan komoditas tanaman pangan.
Disertai pula lampiran, tabel isian untuk unit-unit perkebunan atas permohonan data lahan untuk pemanfaatan komoditas tanaman pangan berupa luas lahan potensi kerjasama.
Namun, dari kalangan perusahaan perkebunan swasta, rata-rata menolak atau tidak memberikan respon terhadap hal itu.
Untuk daftar tersebut, sejumlah perusahaan perkebunan swasta menolaknya. Alasannya, bahwa tak tersedia lahan untuk dikerjasamakan pada HGU mereka.
