Network
DESKJABAR - Usaha skala perkebunan besar di Jawa Barat-Banten kini memerlukan perhatian dari multi pihak, karena komoditas yang diusahakan menjadi beragam.
Jika selama ini cenderung hanya komoditas-komoditas perkebunan skala unggulan, namun kini sudah berkembang kepada aneka tanaman hortikultura dan kehutanan.
Pengurus Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jawa Barat-Banten, Irwan G Subrata, kepada DeskJabar, di Bandung, Selasa, 1 Desember 2020 menyebutkan, pengembangan usaha atau diversifikasi usaha yang dilakukan sejumlah unit perkebunan, selain terobosan pendapatan usaha juga sebagai upaya optimalisasi hak guna usaha (HGU).
"Harus ada banyak pembinaan, karena jika hanya mengacu kepada komoditas, bagaimana jika tanamannya yang diusahakan bukan bidan Dinas Perkebunan ? Sebab, sudah ada unit-unit perkebunan yang berkembang diversifikasi usahanya kepada komoditas hortikulura dan kehutanan," ujarrnya.
Menurut Irwan G Subrata, khusus dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, secara periodik selalu ada penilaian kelas kebun. Bagi yang kelas kebunnya rendah, tentunya dilakukan pembinaan.
Pada sisi lain, disebutkan, optimalisasi HGU juga merupakan salah satu upaya menekan resiko ulah penjarahan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dengan memperalat masyarakat.
Ia mencontohkan, di Ciamis masih terjadi kondisi mengkhawatirkan, karena masih banyak unit perkebunan kondisinya belum pulih dari dampak penjarahan. Lain halnya ke arah barat, kondisinya relatif lebih terkendali.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Hendi Jatnika, mengatakan, sejauh ini memang ada fenomena antara perusahaan perkebunan negara dengan swasta. Jika perusahaan perkebunan negara selama ini cenderung menginduk kepada Kementerian BUMN, sebenarnya secara teknis dan HGU masih terkait dengan instansi lain, khususunya Dinas Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten. ***
