DESKJABAR- Gonjang ganjing kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar semakin ramai dibicarakan masyarakat. Pro kontra pun mulai bergulir.
Beberapa kalangan masyarakat, salah satunya mahasiswa menolak kenaikan BBM karena disinyalir akan membebani masyarakat terutama kaum miskin.
Terlebih saat ini harga harga terus melambung, bila ditambah harga kenaikan BBM terjadi maka akan semakin terus memincu implasi.
Namun berdasarkan hitung hitungan rasional, BBM jenis Pertalite dan solar harus sebenarnya harus jauh jauh hari naik, karena pemerintah tidak sanggup lagi menanggung subsidi yang terus membengkak.
Baca Juga: Jadwal BWF World Championship 2022 Semifinal Hari Ini, Perang Saudara di Semifinal, Live iNews TV
Baca Juga: Debut Luis Milla di Persib, Bawa 20 Pemain ke Parepare, Siap Melawan PSM Makassar Tanpa Nick Kuipers
DPR sendiri sudah menyetujui kenaikan harga Pertalite itu di kisaran Rp 10 ribu per liter sementara solar dikisaran Rp 8.500 per liter.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan kenaikan ini buat saya cukup rasional dan tidak terlalu membebani bagi masyarakat.
Menurut Mamit, inflasi saya kira tidak akan terlalu tinggi karena kenaikannya.
Dijelaskannya, harga Pertalite di pasaran diangka Rp 13.150 per liter, namun harga jual di Indonesia Rp 7.650 per liter karena sisanya disubsidi pemerintah.
Dari itulah menurut Mamit Setiawan, bila kenaikan Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter, sebenarnya tidak terlalu tinggi dan beban inflasi yang akan ditanggung akibat pergerakan harga BBM bersubsidi ini masih dapat ditekan di bawah 1 persen.
Dijelaskan Mamit, hal yang wajar ada penyesuaian harga mengingat harga BBM saat ini sudah terus merangkak naik, terutama harga minyak mentah dunia.
Berdasarkan data, memang harga minyak mentah terus merangkak naik terlebih setelah terjadi perang Rusia dan Ukraina, tentu saja harganya melambung dari tahun sebelumnya.
Otomatis dengan kenaikan minyak dunia akan terus membebani keuangan negara karena subsidi semakin besar.
Berdasarkan data yang diperoleh Mamik, pemerintah mengalokasikan hanya untuk subsidi BBM dan kompensasi energi harus merogoh dari APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun.
Semestinya subsidi BBM bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor yang membutuhkan, misalnya untuk anggaran pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga: Penyandang Disabilitas di Bandung Dilatih Mahir Membuat Kerajinan Handycraft dan Daur Ulang Kertas
"Kenaikan harga bahan bakar juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Namun, kenaikan harga BBM mesti diimbangi dengan ketersediaan bahan bakar di SPBU sehingga tidak terjadi kelangkaan atau antrean yang panjang," ucapnya.
Pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak, seperti bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya, kenaikan harga BBM akan menggerus daya beli masyarakat.
Kenaikan BBM itu sendiri memang telah digembor gemborkan sebelumnya oleh beberapa pejabat salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan.
Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi di tengah wacana kenaikan harga BBM.
"Pemerintah memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia," ujar Luhut.
Jika kebijakan itu telah diputuskan, Luhut memastikan pemerintah akan mensimulasikannya, termasuk skenario pembatasan volume penggunaan BBM bersubsidi.***