DESKJABAR – Guna mengakselerasi dan mempercepat perbaikan indikator-indikator ekonomi di masa pemulihan ekonomi, Pemkot Bandung akan fokus pada upaya mempertahankan kestabilan harga-harga komoditas di Triwulan 1.
Salah satunya yang akan dilakukan adalah mengakselerasi penurunan harga minyak goreng di sejumlah pasar di kota Bandung.
Komoditas ini sempat menjadi ramai, sejak harga minyak goring tinggi yang membuat banyak keluhan masyarakat.
Baca Juga: FAKTA KASUS SUBANG, Ada Dua Tim yang Terlibat dalam Eksekusi, Aksi yang Benar-Benar Terencana
Hal itu dikemukakan Asisten Daerah (ASDA) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung Erick MA, dalam rapat terbatas koordinasi Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung, Senin, 31 Januari 2022.
Sejak akhir tahun 2021, harga minyak goreng terbilang tinggi yang membuat Pemprov Jabar di bulan Januari lalu melaksanakan sejumlah operasi pasar, guna menstabilkan harga.
Operasi pasar tersebut sebagai bagian dari perintah Presiden Jokowi kepada Kementerian Perdagangan untuk segera menstabilkan harga minyak goreng.
Erick MA mengemukakan, dalam rangka mengakselerasi dan mempercepat perbaikan indikator-indikator ekonomi di masa pemulihan ekonomi dengan program-program yang telah dipersiapkan.
Baca Juga: INILAH Tanggal Merah dan Hari Libur Nasional Tahun 2022, Selain Imlek dan Isra Mi'raj
Pada triwulan 1 kegiatan-kegiatan diarahkan untuk menjaga kestabilan harga-harga komoditas terutama bahan kebutuhan pokok di Kota Bandung dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Beberapa hal yang ditekankan oleh Erick MA adalah akselerasi penurunan harga minyak goreng di sejumlah pasar di Kota Bandung terkait adanya kebijakan pemerintah pusat terkait domestic market obligation (DMO) dan perubahan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Selain mengakselerasi penurunan harga minyak goreng di sejumlah pasar di Kota Bandung, menurut Erick, juga ditekankan tentang sinkronisasi program dan kegiatan akslerasi di masing-masing OPD yang diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja, mendorong aktivitas usaha lama yang sempat terhenti, dan usaha yang sudah beroperasi namun belum optimal serta memperkuat SDM untuk pengembangan usaha mandiri skala mikro di Kota Bandung.
Erick juga mendorong agar promosi dan pengembangan investasi usaha terus dikembangkan dengan basis investasi skala mikro dan PMDN melalui peran kolaborasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung bersama Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pariwisata dan Budaya, terkait dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif.
Selanjutnya Erick MA juga menekankan tentang sejumlah arahan Plt Walikota Bandung berkaitan dengan membangun kolaborasi Pemkot Bandung dengan entitas bisnis serta masyarakat terus diperkuat, baik melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Pemkot Bandung maupun melalui kegiatan-kegiatan kemitraan Pemkot dengan entitas bisnis seperti Kadin serta instansi vertikal yang ada di Kota Bandung seperti Bank Indonesia dan lain sebagainya.
Perdagangan dan industri
Sementara itu, pengamat ekonomi Kota Bandung, Acuviarta Kartabi juga menyampaikan optimismenya terkait pemulihan ekonomi Kota Bandung yang dilakukan bersamaan dengan optimalisasi mitigasi risiko penyebaran Covid-19.
Acuviarta menekankan pada upaya mempercepat aktivitas sektor perdagangan dan industri di Kota Bandung, mengingat kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian Kota Bandung, termasuk dukungan anggaran bagi OPD yang berada dalam lingkup ekonomi dan pembangunan di Kota Bandung.
Dari sisi kelembagaan, satgas pemulihan ekonomi, Acuviarta Kartabi yang juga menjadi Wakil Ketua Pokja Fasilitasi Pembiayaan Keuangan dan Relasi Ekonomi, menekankan pentingnya komunikasi dunia usaha dan sektor jasa keuangan terus didorong, termasuk diseminasi program restrukturisasi, penguatan peran percepatan dan perluasan digitalisasi serta percepatan akses keuangan daerah.
Opsi-opsi lain juga disampaikan seperti memperkuat permodalan BPR Kota Bandung serta mendorong penetrasi peran CSR korporasi yang ada di Kota Bandung serta membangun kawasan etalase produk unggulan UMKM Kota Bandung agar menjadi alternatif destinasi wisata belanja Kota Bandung.
Penataan PKL di Kota Bandung dan sejumlah kawasan juga menjadi perhatian Acuviarta Kartabi dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung tersebut.***