Network
DESKJABAR – Presiden Donald Trump akan khilangan “hak istimewa” dari Twitter mulai 20 Januari 20201, bersamaan dengan dilantiknya Joe Biden sebagai Presiden AS yang baru.
Dengan demikian, Trump harus tunduk pada aturan Twitter, seperti pengguna lain pada umumnya.
Twitter beberapakali melabeli ciutan Trump dengan catatan “kepentingan publik”, karena dianggap melanggar aturan dari platform media sosial tersebut.
Jika hal itu dilakukan oleh masyarakat biasa, maka Twitter akan menghapus ciutan seperti itu.
Baca Juga: Hajat Buruan Ngumpak Galunggung, Tradisi Menjaga Alam dan Menjaga Kedamaian Antar Ummat
Dilaporkan Reuters seperti dikutip dari kantor berita Antara, Senin, 9 November 2020, Twitter mengeluarkan kebijakan istimewa bagi para pemimpin dunia.
Jika ada ciutan yang dianggap melanggar aturan platform tersebut, maka ciutan itu akan dismbunyikan dan mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan ciutan.
Namun, Twitter mengatakan, perlakuan ini tidak berlaku untuk mantan pejabat, termasuk nantinya untuk Trump.
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini," kata juru bicara Twitter, dikutip dari Reuters.
