DESKJABAR - Berikut ini adalah kunci jawaban dari contoh soal ujian pilihan ganda untuk calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 yang sudah dilengkapi dengan penjelasannya.
Contoh soal PPS yang diberikan terdiri dari lima soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban serta penjelasanya.
Tujuan dari dibuatnya contoh soal pilihan ganda ini adalah untuk memberikan gambaran bagi calon PPS Pemilu 2024.
Tidak hanya itu, kunci jawaban serta penjelasan dari contoh soal yang diberikan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kecerdasan kepada bakal calon Panitia Pemungutan Suara PPS.
Baca Juga: SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 22 Desember 2022 dan Jumat Besok, Cek Jadwal dan Lokasi di Sini
Dikutip DeskJabar.com dari www.awasipemilu.com, simak contoh soal pilihan ganda untuk dijadikan pedoman bagi para calon PPS yang akan mengikuti seleksi tes tertulis.
Untuk pedoman calon PPS
1. Penyelenggaraan pemilu harus melakukan pemilu berdasarkan asas penyelenggaraan. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan yang paling benar, yaitu:
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi atau golongan
c. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
d. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
e. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban: a
Penjelasan, prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Sholat Majalengka Hari Ini Kamis 22 Desember 2022, Ini Waktunya
2. Berikut ini adalah yang bukan termasuk pada tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah
a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban:d
Penjelasan, pemilihan umum juga merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara terbuka dan demokratis.
Baca Juga: Jadwal Sholat Indramayu Hari Ini Kamis 22 Desember 2022, Ini Waktunya
3. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
a. 30 hari kerja
b. 15 hari kerja
c. 14 hari kerja
d. 7 hari kerja
e. 3 hari kerja
Jawaban:d
Penjelasan, laporan hasil pemilihan umum yang diajukan kepada Mahkamah Agung merupakan dokumen resmi yang diakui keabsahannya oleh hukum, sehingga merupakan sumber informasi yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan atau tindakan lebih lanjut mengenai hasil pemilihan umum.
Baca Juga: Jadwal Sholat Pangandaran Hari Ini, Kamis 22 Desember 2022 serta Doa Sholat Tahajud
4.Parliamentary threshold empat persen untuk tingkat nasional, mengandung arti...
a. Peserta Pemilihan Umum yang perolehan suaranya di bawah empat persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.
b. Peserta Pemilihan Umum yang perolehan suaranya di bawah empat persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
c. Peserta Pemilihan Umum yang perolehan suaranya di bawah empat persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
d. Peserta Pemilihan Umum yang perolehan suaranya di bawah empat persen dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.
e. Semua Jawaban Salah.
Jawaban:d
Penjelasan, Parliamentary threshold adalah batas persentase suara yang harus dicapai oleh suatu partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen atau legislatif suatu negara.
Baca Juga: Jadwal Sholat Kota Banjar Hari Ini, Kamis 22 Desember 2022 serta Doa Sholat Tahajud
Di beberapa negara, ada batas persentase suara minimum yang harus dicapai oleh suatu partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen.
5. Apa kepanjangan dari PPK?
a. Petugas Pemungutan Kecamatan
b. Panitia Pemungutan Kecamatan
c. Petugas Pemilihan Kecamatan
d. Panitia Pemilihan Kecamatan
e. Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban: d
Penjelasan,
Panitia Pemilihan Kecamatan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan.
Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola seluruh proses pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan, termasuk menyiapkan daftar pemilih, menyiapkan tempat pemungutan suara, mengelola penghitungan suara, dan menyiapkan laporan hasil pemilihan.***