Network
DESKJABAR - Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) yang tergabung dari sejumlah angggota buruh akan melakukan demo (aksi) atau unjuk rasa di Jakarta, pada Kamis 10 Agustus 2023.
Aliansi buruh ini akan mengerahkan satu juta anggotanya untuk mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja (UU Ciptaker), UU Kesehatan, UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menanggapi hal itu dengan santai. Pasalnya, secara konstitusi unjuk rasa (unras) dilindungi dan diperbolehkan dalam hukum Indonesia.
Dan hal tersebut disampaikan Wamenaker Afriansyah Noor saat acara ‘Coffee Morning’ dengan Forum Wartawan Ketenagarkerjaan (Forwaker) di kantor Kemnaker, di Jakarta pada Selasa, 8 Agustus 2023.
Baca Juga: Di Bandung dan Depok, Gerakan Pangan Murah 2023 Digelar Agustus, Inilah Lokasi dan Jadwal
“Santai saja, saya menanggapi rencana aksi buruh pada 10 Agustus ini. Selain konstitusi membolehkan juga menjadi hak warga termasuk buruh menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun, yang terpenting jangan melanggar hukum dan merugikan orang lain, ” ujar Wamenaker.
Wamenaker mengakatan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sangat sering dan pemerintah mengedepankan dialog dari yang disuarakan buruh tersebut, termasuk yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
“Secara kelembagaan, kami melakukan berbagai antisipasi tidak hanya soal rencana unras pada 10 Agustus, tetapi terkait aksi sejumlah pihak melakukan uji materi atau judicial review tentang UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). Silakan saja, memang ada saluran yang telah disediakan dan bisa digunakan, ” ujar Afriansyah Noor.
Sebelumnya, Koordinator oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa, buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul menuntut Presiden Jokowi agar mencabut UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) hingga UU Kesehatan.
