Network
DESKJABAR - Pemerintah melakukan pembenahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, dan meratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan, wilayah terluar negara Indonesia, dalam hal ini batas negara dengan negara tetangga.
Dalam mendukung upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis, 3 Agustus 2023, di Hotel Mercure Samarinda.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Meminta Peran Aktif dari Pemda dalam Proses Sertipikasi
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertipikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua Sertipikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
"Bukan hanya menyertipikatkan di kota-kota, namun di perbatasan yang jauh dari ibu kota juga diberikan sertipikat dan diberikan di seluruh wilayah indonesia," ujar Hadi.
Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, terbitnya sertipikat tersebut menjadi satu bukti program sertipikasi tanah yang terus digencarkan Kementerian ATR/BPN berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Hadi, Pemerintah hadir melalui Kementerian ATR/BPN akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertipikat tanah di wilayah tersebut. Karena berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya.
