Network
DESKJABAR- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
K3 tersebut ditujukan terutama kepada masyarakat industri dalam upaya peningkatan produktivitasnya.
Hal itu, disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada acara Temu Teknis Penanggungjawab K3 Nasional, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis K3 di Lombok, Selasa 20 Juni 2023.
"Peningkatan mutu pelayanan ketenagakerjaan, khususnya K3 menjadi fokus utama dalam mewujudkan Budaya K3," kata Haiyani Rumondang
Baca Juga: Gagal SNBT, Kemnaker Buka Kesempatan Kuliah Gratis di Polteknaker
Haiyani Rumondang mengatakan bahwa, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara real time dengan memanfaatkan teknologi internet.
Kemudahan tersebut mendorong tercapainya kreasi nilai baru, misalnya kebijakan e-smart Industri.
Ia juga mengatakan bahwa, kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital.
Tentu dengan adanya hal tersebut sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia.
Baca Juga: Respons Kondisi Angkatan Kerja Muda, Kemnaker Perkenalkan 4 Program Bagi Talenta Muda!
"Tentunya K3 pada era ini harus dapat menyesuaikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Peluang bagi penerapan K3 akan jauh lebih advance, termasuk pengujian K3," ujarnya.
Haiyani Rumondang pun meminta Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan maupun Penguji K3 untuk terus melakukan terobosan dalam rangka percepatan dalam peningkatan pelayanan pengujian K3.
Meski demikian, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker itu menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi untuk dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal dalam pengumpulan dan penyajian data penguji K3. Tantangan tersebut, di antaranya;
Baca Juga: Kemnaker Tegaskan Terus Komitmen Konsolidasi Informasi Pasar Kerja
1. Peraturan perundangan dan regulasi pendukungnya
2. Infrasruktur telekomunikasi
3. Penetrasi komputer
4. Penetrasi internet
5. Jesiapan sumberdaya manusia
6. Struktur organisasi
7. Sistem manajemen
8. Proses kerja
9. Pendanaan
10. Faktor kepemimpinan.
Meskipun demikian, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker itu mengatakan tetap perlu menjawab tantangan tersebut dengan cara bekerja sama antar lapisan.
"Tetapi kita tetap perlu menjawab tantangan tersebut dengan cara bekerja sama yang erat antara pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat," pungkasnya.***
