Network
“Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dg penambangan pasir laut,” tulisnya di akun @SusiPudjiastuti.
Dalam postingannya tersebut, wanita yang masih aktif dalam hal masalah kelautan, memposting sebuah artikel yang dimuat di The Guardian, tentang bahaya besar sebagai dampak perdagangan pasir laut. Artikel itu dimuat pada 1 Juli 2018.
Baca Juga: Petani Perkebunan di Jawa Barat Berharap Perhatian Alokasi Pupuk Bersubsidi
Artikel lama itu memuat bagaimana perdagangan internasional komoditas pasir laut meningkat tajam sejalan dengan masifnya pembangunan konstruksi secara global, termasuk di negara-negara maju.
Cina dan India dinilai sebagai dua negara yang paling banyak mengonsumsi perdagangan pasir laut sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di kedua negara ini.
Di Asia Tenggara, sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah populsi, negara kecil Singapura secara massif melakukan perluasan daratan hingga bertambah seluas 20 persen wilayah daratannya.
Dalam artikel tersebut dipapatkan bahwa pengimpor pasir terbesar di dunia, Singapura telah membuat peningkatan 20% di wilayah daratannya dengan menggunakan pasir yang bersumber dari Indonesia, Malaysia, Kamboja dan Thailand, sebagian besar secara ilegal.
Pada tahun 2008, mereka mengklaim hanya mengimpor 3 juta ton pasir dari Malaysia, tetapi angka sebenarnya, menurut pemerintah Malaysia, adalah 133 juta ton, hampir semuanya diselundupkan.
Seiring pertumbuhan Singapura, tetangganya yang luas, Indonesia menyusut. Ekstraksi pasir ilegal mengancam keberadaan sekitar 80 pulau kecil dataran rendah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura, yang merusak ekologi laut.
Netizen pun memberikan penilaian yang menohok pemerintah atas kebijakan tersebut.
