Network
DESKJABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih Juara Umum dalam ajang nasional bergengsi Anugerah Adinata Syariah besutan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Penghargaan juara umum tersebut secara khusus diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di The Tower BSI Jakarta Selatan, Jumat 26 Mei 2023.
Predikat Juara Umum Anugerah Adinata Syariah berhasil dikantongi lantaran Pemprov Jatim berhasil menyabet enam penghargaan sekaligus dari 10 kategori yang dikompetisikan.
Baca Juga: Ini Lokasi Helikopter Jatuh di Perkebunan Teh PTPN VIII Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung
Keenam penghargaan tersebut ialah Juara 1 Kategori Industri Halal, Juara 1 Kategori Inkubasi Usaha Syariah, Juara 2 Kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, Juara 2 Kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat, Juara 1 Kategori Keuangan Mikro Syariah, dan Juara 5 Kategori Keuangan Syariah.
Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa, diterimanya penghargaan ini akan semakin meningkatkan semangat seluruh elemen strategis dan masyarakat untuk mewujudkan Jatim sebagai pusat industri halal di Indonesia.
Baca Juga: Rangkul Pelajar Dunia, BNI Diapresiasi Kementerian BUMN, Begini Katanya
"Alhamdulillah Jatim berhasil menjadi Juara Umum Anugerah Adinata Syariah. Tentu ini akan menjadi pemacu semangat kita bersama mewujudkan Jatim sebagai pusat industri halal di Indonesia,” tegas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa perekonomian syariah memang telah lama menjadi salah satu fokus di Jatim. Sebab, sebagian besar penduduk Jatim merupakan umat muslim. Selain itu ada 6.864 pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jarim. Sehingga potensi industri halal dan keuangan syariah di Jatim begitu besar.
Dan saat ini, dikatakan Khofifah, Pemprov Jatim tengah berupaya melakukan langkah-langkah strategis pada percepatan industri halal. Sebagaimana diketahui Jatim sudah memiliki Kawasan Industri Halal Safe and Lock di Sidoarjo yang menyediakan 118 unit standart factory building.
Tidak hanya itu, di tahun 2022, ekspor makanan minuman halal dari Jatim mencapai USD 3,7 Juta. Begitu juga dengan ekspor tekstil yang tembus USD 170,1 Juta, ekspor obat-obatan halal atau farmasi mencapai Rp 180,6 juta, dan juga ekspor kosmetik halal Jatim mencapai USD 27,3 juta.
“Ini menjadi kekuatan kita dimana ekspor produk halal terus kami kuatkan. Pendampingan hingga kalangan IKM dalam mendapatkan sertifikasi halal terus kami lakukan. Saat ini 60 persen IKM di Jatim sudah tersertifikasi, dan 20 persen sedang proses sertifikasi,” tegasnya.
“Keberadaan Halal Center juga terus kami dorong agar diperbanyak. Dan begitu juga dengan penyelia halal terus kami maksimalkan,” tegasnya.
Baca Juga: Rangkul Pelajar Dunia, BNI Diapresiasi Kementerian BUMN, Begini Katanya
Masih dalam upaya percepatan industri halal di Jatim, Pemprov Jatim juga terus melakukan penguatan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan Rumah Potong Hewan (RPH) Halal. Penguatan kedua aspek ini dirasa penting untuk memberi kepastikan halal pada konsumen sebab pasar peminat daging halal (sapi, kambing, domba serta ayam) dari Jatim begitu besar.
"Minggu ini kita menghadirkan 1000 juru sembelih halal (Juleha). Permintaan terhadap jasa juru sembelih halal ini tidak hanya untuk Jatim, maupun provinsi lain, melainkan ada beberapa negara yang telah meminta juru sembelih halal dari Jatim," ujar Gubernur Khofifah di hadapan awak media.
Ketua Umum PP Muslimat NU ini juga menegaskan bahwa prinsip animal welfare juga ditekankan kepada para Juleha dan RPH di Jatim. Mereka diajarkan bagaimana memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik agar tidak menyakitkan. Seperti salah satu contohnya, perlakuan untuk sapi dengan bobot lebih dari 600kg, tidak boleh dibanting saat ingin menyembelih tetapi dengan merebahkannya.
Dengan membangun ekosistem industri halal di Jatim, Gubernur Khofifah optimis dapat mengembangkan pangsa pasar industri halal hingga ke mancanegara lebih luas lagi. Sebab produksi daging sapi, ayam potong, kambing dan domba dari Jatim sangat tinggi.
Tidak sampai di situ, Pemprov Jatim saat ini juga sudah memiliki Sistem Informasi Produk Halal (Sipahala). Yang mana Sipahala ini mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal, layanan pendampingan dan sertifikasi halal.
Informasi terkait kawasan industri halal, penyelenggara jaminan produk halal, LPH, RPH Halal, juleha juga dapat diakses dalam Sipahala ini.
“Sipahala menjadi one stop service bagi masyarakat khususnya IKM dan UKM kita untuk bisa mendapatkan informasi maupun layanan terkait produk halal. Bahkan di Sipahala ini juga disediakan data Halal Center. Ini menjadi andalan kami guna memaksimalkan potensi dan peningkatan produktivitas produk halal dari Jatim,” tegas Khofifah.
Sementara itu, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amien yang juga Ketua Harian KNEKS, mengapresiasi kerja keras Pemprov Jatim dalam menggerakkan perekonomian dan keuangan syariah.
"Jatim keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan juara pertama di 3 kategori, ini menunjukkan bahwa perekonomian dan keuangan syariah di daerah-daerah sudah mulai tumbuh positif," ujarnya di hadapan awak media.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, bergeraknya roda perekonomian dan keuangan syariah di daerah tidak terlepas dari peran pemangku kebijakan, terutama pemimpin daerah.
“Peran pemimpin daerah di setiap provinsi itu krusial untuk mengoptimalkan tiap sektor ekonomi syariah," imbuhnya.
Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa peran Pemimpin Daerah mulai dari mengarahkan kebijakan pembangunan hingga menggali dan mengoptimal sektor ekonomi syariah unggulan di daerahnya masing-masing.
Untuk itu, Wapres Ma'ruf Amin mendorong para kepala daerah agar bisa memberikan dukungan berkelanjutan terhadap program ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah dan melakukan penguatan sinergi dan keselarasan program antara pusat dan daerah.
"Jadikan penghargaan ini sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, serta pertukaran inspirasi dan praktik baik di daerah. Serta kami mendorong adanya upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi terkait potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan negara," tandasnya.***
