Network
Kedua, pemerintah harus melakukan sinkronisasi dengan rencana pembangunan infrastruktur pendukung agar bandara baru ini nantinya dapat terintegrasi dengan jaringan infrastruktur dan transportasi secara memadai.
"Di Kertajati, bandara sudah jadi, namun infrastruktur pendukung seperti jalan tol belum siap", terang Gibran.
Untuk itu, koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dan harus dilakukan sejak dini.
Ketiga, terkait pemilihan lokasi, saat ini masih terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, meskipun DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan lokasi pembangunan di Desa Sumberklampok ketimbang di Desa Kubutambahan yang sebelumnya ramai diberitakan.
Selain mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta mengkaji kelayakan ekonomi dan investasi, teknis-operasional, dan keselamatan penerbangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan mengingat lokasi ini kemungkinan beririsan dengan Taman Nasional Bali Barat.
“Perlu kajian ekologis agar kelestarian lingkungan tidak dikorbankan demi proyek ini”, imbuh Gibran.
Terakhir, Gibran mengingatkan tingginya potensi mangkrak mengingat pembangunan sama sekali belum dimulai, sementara periode pemerintahan hanya tersisa dua tahun lagi, termasuk tahun politik di dalamnya.
“Dua tahun biasanya tidak cukup untuk menyelesaikan proyek besar seperti pembangunan bandara baru sehingga pemerintah ahrus lebih berhati-hati”, pungkas Gibran.
