Network
Kejanggalan terakhir disebutkan keterangan Ketua RT Purn Seno Sukarto RT05/RW 01 Duren Tiga yang tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses olah TKP.
"Aparat setempat menilai bahwa sejumlah kejanggalan tersebut menduga adanya indikasi penting bahwa Kepolisian terkesan menutup-nutupi dan mengaburkan fakta insiden meninggalnya Brigadir J. Terlebih keberadaan Kadiv Propam saat peristiwa terjadi pun tidak jelas," kata Seno Sukarto Ketua RT setempat.
Rivanlee komnas HAM meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menjamin independensi dan transparansi tim khusus yang bertugas untuk mengungkap fakta kasus tersebut.
Diharapkan dapat menyampaikan secara berkala pada publik atas perkembangan penyidikan yang terjadi.
Baca Juga: Benarkah Fenomena Disunat Jin Itu Ada? Berikut Fakta dan Penjelasannya secara Medis
"Kami memohon agar pihak Kapolri menjamin ruang masukan, saran, serta penyampaian dari pihak keluarga korban untuk bebas dari tindakan intimidatif dan tekanan dalam bentuk lain guna mencari fakta seterang-terangnya. Serta meminta LPSK untuk menjamin perlindungan bagi keluarga korban," ujarnya.
Begitu pula Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kredibilitas Polri dan Pemerintah menjadi taruhan dalam kasus penembakan Brigadir J ini. Ia menilai banyak kejanggalan dalam penanganan kasus sebagaimana yang telah dipaparkan oleh kepolisian sebelumnya.
"Insiden kasus kejadian ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya," kata Mahfud MD.
Dipelukan tim khusus bentukan Kapolri sementara itu baru mulai bergerak menyelidiki kasus penembakan Brigadir J.
Baca Juga: INFO GEMPA Terkini Pangandaran, BMKG Jelaskan Penyebab Gempa Tadi Malam di Pangandaran Jawa Barat
