Network
DESKJABAR –Kementerian Kominfo telah melakukan investigasi soal kebocoran 279 juta data warga Indonesia. Lewat juru bicaranya Dedy Permadi, Jumat 21 Mei 2021 mengatakan, data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, tetapi berjumlah 100.002 data.
Dedy juga mengatakan, berdasarkan pada kode-kode dalam sistem pendataan BPJS Kesehatan seperti nomor kartu (noka), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik, dipastikan berasal dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Pernyataan juru bicara Kominfo Dedy Permadi yang berkesan menyederhanakan permasalahan karena yang bocor “hanya” sekitar 100 ribu data itu, mendapat tanggapan serius dari Roy Suryo, pakar telematikan dan informatika.
Dalam akun Twitter pribadinya @KRMTRoySuryo2, Sabtu 22 Mei 2021 ia menegaskan, sekecil apapun data yang bocor tetap harus disikapi secara serius, jangan dianggap enteng.
Baca Juga: Selamat Tinggal Masker, Hongaria Klaim Taklukkan Gelombang Tiga Pandemi Covid-19
“Sekecil apapun Datanya yg diakui (dari 279 Jt), mau 100rb atau bahkan 1-pun, yg namanya Kebocoran de Facto sdh terjadi”, tulisnya.
Sementara itu, menyoroti klarifikasi dari BPJS Kesehatan soal tudingan yang menyebutkan bahwa yang bocor itu merupakan data dari lembaga ini, mantan politikus Partai Demokrat ini mengatakan hal itu bisa menjadi bumerang jika penyelidikan naik ke tahap penyidikan.
“Pernyataan Humas BPJS-Kesehatan ini justru bisa jadi bumerang de Jure jika Penyelidikan naik ke Tahap Penyidikan, yg jelas Masyarakat sdh jadi Korban.AMBYAR”, ujar Roy Suryo.
Melalui pernyataan tertulisnya, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Jumat, 21 Mei 2021 memang buka suara soal dugaan bocornya data kependudukan yang dituding milik lembaganya.
"Sehubungan dengan adanya informasi mengenai dugaan kebocoran data yang disebut-sebut melibatkan BPJS Kesehatan, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut,” tulis pernyataan BPJS Kesehatan.
