DESKJABAR - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah berniat memperluas PPKM Mikro di sejumlah provinsi di luar Jawa dan Bali.
Terkait hal itu, ungkap dia, pemerintah akan terus berkordinasi dengan BPOM dalam mengkaji keamanan dari vaksin yang akan disebarkan. Dirinya juga berharap pelaksanaan PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan Covid-19.
Seperti dikutip dari akun twitter pribadi @Airlangga Hartarto, Selasa, 16 Maret 2021, ia mengatakan untuk membahas perluasan penerapan PPKM Mikro serta pelaksanaan vaksinasi, percepatan vaksin gotong royong, dan vaksin nusantara, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dirinya tadi pagi memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian RI.
Baca Juga: Gubernur Jambi Jualan Batik, Tiga Menteri pun Langsung Membelinya
Baca Juga: Menjelang Ramadhan 1442 H, MUI Mengeluarkan Fatwa Vaksinasi tidak Membatalkan Puasa
Masih dalam akun twitter pribadunya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengungkapkan, sejak diterapkannya PPKM Mikro dari 8-14 Maret 2021 telah terjadi penurunan kasus positif Covid-19.
"Selama penerapan PPKM Mikro dari 8-14 Maret, terjadi tren penurunan kasus positif Covid-19 dibanding pekan sebelumnya," katanya.
Dengan adanya jumlah angka penurunan postif Covid-19 itu, ujar dia, sangat memberikan optimisme karena penerapan PPKM Mikro cukup efektif.
"Angka positif rate dari yang sebelumnya 18,22% sekarang menjadi 13,47%. Hal ini memberikan optimisme bahwa penerapan PPKM Mikro di Jawa-Bali cukup efektif," tulisnya.
Pemerintah, tambah dia berniat memperluas PPKM Mikro di sejumlah provinsi di luar Jawa dan Bali.
"Terkait vaksinasi, Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan 70 juta vaksin tersalurkan kepada masyarakat," ungkapnya.
"Untuk sementara, per 15 Maret sudah ada 5.117.486 jiwa yang sudah divaksin," katanya lagi.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ada gelombang pertama telah selesai dilaksanakan dan saat sekarang ini sudah masuk ke tahap gelombang kedua untuk kelompok masyarakat lansia juga pelayanan publik.
Baca Juga: Bupati KBB Ditangkap KPK? Simak Penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri Disini
Baca Juga: HUMOR SUEB: Ini dengan Bapak Saya
"Saat ini vaksinansi sudah masuk ke gelombang kedua dimana ditujukan kepada kelompok penduduk lansia dan pelayan publik dengan estimasi 38 juta penduduk di seluruh provinsi di Indonesia," ujar Airlangga
Menurut dia, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar vaksin yang digunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prosedur keilmuan. Hal ini untuk menjamin vaksin yang diberikan aman.
Untuk itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan BPOM dalam mengkaji keamanan dari vaksin yang akan disebarkan.
"Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan serta selalu menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.***