Pilkada 2024, Koalisi Daerah Bakal Tergantung Koalisi Pilgub Jabar, HN Suryana Jelaskan Alasannya 

- 24 Mei 2024, 17:36 WIB
Direktur Pascasarjana STHG Tasikmalaya yang juga tokoh masyarakat Tasikmalaya, HN Suryana menjelaskan koalisi partai politik pada Pilkada 2024 baik pemilihan Walikota ataupun Bupati. /  DeskJabar.com / Abdul Latif
Direktur Pascasarjana STHG Tasikmalaya yang juga tokoh masyarakat Tasikmalaya, HN Suryana menjelaskan koalisi partai politik pada Pilkada 2024 baik pemilihan Walikota ataupun Bupati. /  DeskJabar.com / Abdul Latif /

DESKJABAR - Pelaksanaan Pilkada 2024 bakal berlangsung pada 27 November 2024 secara serentak di seluruh Indonesia baik Pilkada Gubernur atau pun juga Pilkada Bupati dan Walikota.

Partai politik di daerah saat ini sudah mulai melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi agar bisa mengusung pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota atau pun calon Bupati dan calon wakil Bupati.

Waktu yang tersisa sampai pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 masih sangat panjang untuk mematangkan dengan partai politik mana melakukan koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon pada Pilkada 2024.

Baca Juga: Kapolda Jabar Irjen Pol. Akhmad Wiyagus Resmikan Lapangan Tembak Polres Ciamis dan Pos Lalin Pahlawan

Direktur Pascasarjana STHG Tasikmalaya yang juga Tokoh Masyarakat Tasikmalaya, Dr HN Suryana SH MH menjelaskan bahwa koalisi partai politik di daerah baik Kota atau pun Kabupaten Tasikmalaya akan sangat tergantung kepada koalisi yang dibangun untuk mengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jabar.

"Koalisi partai politik di daerah baik di Kota atau pun Kabupaten Tasikmalaya akan sangat tergantung pada koalisi yang dibangun di Pilgub Jabar. Karena DPP memiliki kepentingan yang lebih besar di Pilgub Jabar," kata HN Suryana baru baru ini.

Koalisi yang dibangun partai politik di daerah baik di Kabupaten atau pun Kota Tasikmalaya saat ini masih sebatas hiburan saja. Karena pada akhirnya yang menentukan siapa kandidat yang akan di using dan dengan partai politik mana berkoalisi ditentukan oleh DPP masing-masing partai politik.

Ditentukan Jakarta 

Kondisi Pilkada saat ini, kata HN Suryana berbeda dengan Pilkada tahun tahun sebelumnya, karena Pilkada tahun ini pertama kalinya digelar berbarengan secara serentak se Indonesia dan juga berbarengan antara Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati atau pun Pilkada Walikota.

Tentunya kata HN Suryana antara koalisi yang dibangun di tingkat Provinsi untuk mengusung pasangan calon Gubernur harus sinkron dengan koalisi yang dibangun untuk mengusut pasangan calon Walikota atau pun calon pasangan Bupati.

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi

Sumber: Wawancara


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah