Network
DESKJABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkolaborasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) bakal menerapkan operasi sarana angkutan massal terintegrasi dengan skema Buy The Service (BTS).
Langkah itu, dilakukan Pemkab Bogor bekerjasama dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), merupakan upaya reformasi angkutan umum untuk mengatasi kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor.
Diketahui, di beberapa titik ruas jalan yang akan dilakukan reformasi angkutan umum oleh Pemkab Bogor dan BPJT, tingkat kemacetannya terbilang sudah sangat parah.
Baca Juga: Jadwal Acara MNCTV Hari Ini Kamis 4 Januari 2024: Ada Kiko, Family 100, Kontes Primadona Pantura
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, pemenuhan transportasi massal dengan skema BTS yang digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menjadi strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor.
“Bersama Kemenhub minimal satu koridor bisa kita bangun di bulan Februari 2024 dengan APBD,” ujar Asmawa kepada Wartawan di Cibinong beberapa saat lalu.
Sebagai penyangga ibu kota, Lanjut Asmawa, Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kepentingan nasional. Masifnya pergerakan manusia setiap harinya acapkali menimbulkan persoalan salah satunya kemacetan.
Untuk mengatasinya, Pemkab Bogor tidak bisa bekerja sendiri melainkan perlu kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan stakeholder terkait.
Hal ini, kata Asmawa merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati sebelumnya oleh BPTJ dan Pemkab Bogor pada 29 September 2023.
