Network
DESKJABAR - Boleh jadi hari Selasa, 2 Oktober 2023 bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis Jawa Barat merupakan salah satu hari bersejarah.
Pasalnya dalam satu hari Pemkab. Ciamis melalui Bupati Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Yana D Putra menerima 5 penghargaan skala nasional sekaligus di tempat berbeda di Jakarta.
Adapun ke-5 penghargaan yang diraih diantaranya pertama penghargaan TP2DD Kabupaten Terbaik I Wilayah Jawa-Bali dari Kementrian Kordinator Perekonomian yang diterima Wakil Bupati Yana D Putra saat Rakornas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Asal Usul WTS di Timur Sumedang, Ternyata Asalnya dari Jalur Daerah Ini
Sementara empat penghargaan lain diterima Bupati Herdiat di acara Seremoni Penyerahan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dalam acara tersebut Bupati Herdiat menerima penghargaan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi, Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Percepatan Belanja Daerah.
Insentif Fiskal
Ditempat yang sama bupati juga menerima penghargaan dalam bentuk insentif fiskal dengan total sebesar Rp25, 2 miliar dari empat kategori yang dimenangkan.
Adapun empat kategori itu diantaranya kategori kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrim sebesar Rp5,8 miliar, kategori kinerja Penurunan Stunting Rp5,7 miliar, kategori kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp7,4 miliar dan kategori kinerja Percepatan Belanja Daerah Rp6,3 miliar.
Penghargaan secara simbolis kepada kepala daerah penerima insentif fiskal diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Juga: Mahasiswa Diminta Terus Kembangkan Kompetensi Hadapi Pasar Kerja yang Kompetitif
Insentif fiskal ini sendiri diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemerintah daerah.
Melalui pemberian insentif fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat.***
