Network
DESKJABAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) mengkritik soal adanya 212 kecamatan di 15 daerah masuk dalam ketegori blank spot zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMAN/SMKN dan sederajat 2021.
Blank spot PPDB ini diartikan oleh Rinas Pendidikan (Disdik) Jabar adalah sebuah tempat atau daerah yang ditinggali oleh calon murid yang tidak tersentuh zonasi PPDB dan di daerah tersebut tidak terdapat sekolah negeri.
Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PKS mengatakan, persoalan ketersediaan sekolah sangat mendar untuk PPDB. Hal ini sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, DPRD Jabar sudah sering menyampaikan persoalan ini dalam beberapa pertemuan.
Baca Juga: Salah Seorang Calon Ketua Umum Kadin Dinilai Tak Taat Aturan Karena Temui Tantan Pria Sudjana
"Jadi jangan kaget ada wilayah blank spot. Setiap tahun terulang. Ini masalah kalsik diulangi. Pembangunan sekolah memang politikal will Gubernur Jabar, karena semua sektor di bawah beliau," ujar Abdul saat dihubungi, Senin 7 Juni 2021.
Pembangunan sekolah memang membutuhkan waktu panjang dan ketersediaan anggaran yang tinggi. Abdul bilang, solusi untuk persoalan ini harusnya bisa mulai dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Jadi ini dilema dan kami minta pemprov lakukan inovasi. RPJMD juga kami berikan catatan lagi. Bereskan dahulu yang paling urgen," katanya.
Selama beberapa pertemuan dengan DPRD Jabar, Disdik diklaim Abdul selalu tidak memperhatikan persoalan ini. Menurutnya, jangan sampai persoalan yang terjadi terus berulang dan tidak memberikan solusi konkret.
"Saat rapat banyak alasan yang kita dengar, bilang recofusing, tahun lalau recofusing. Sekarang tahap dua. Jadi lengkap alasan itu, dan buat ini tidak maju. Padahal ini mendasar," kata dia.
