Network
DESKJABAR - Kemiskinan adalah masalah yang tidak mungkin bisa hilang sampai kapan pun. Namun begitu, kita harus berupaya untuk mengentaskannya. Demikian benang merah yang terungkap dari rapat koordinasi (Rakor) Dewan Penguatan Daya Saing (DPDS) Kota Tasikmalaya upaya pengentasan kemiskinan, Selasa 5 April 2021.
Pada rakor yang dipandu Ramdhan dari Bagian Ekonomi Pemkot Tasikmalaya di Ruang Rapat Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat itu hadir antara lain, Bank Indonesia (BI), HKTI, KTNA, Kadin, Gapoktan, akademisi, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Darjana mengatakan, upaya pengentasan kemisikinan harus bersinergi dengan upaya pemulihan ekonomi. BI sendiri dalam tahun 2021 ini telah merancang program pemulihan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Agar Warga Tak Antre Urus Dokumen Kependudukan, Ini Dua Inovasi Disdukcapil Kota Bandung
“Program kerja itu difokuskan pada optimalisasi kestabilan permintaan dan penawaran pangan, optimaslisasai program produktif dengan dana desa atau kelurahan, optimalisasi kerjasama antar kepala daerah di Priangan Timur dan optimalisasi program belanja bijak”, katanya.
Sementara itu Ketua Harian DPDS Kota Tasikmalaya Wahyu Trirachmadi mengatakan, secara umum definisi kemiskinan menurut Bank Dunia adalah ketidakmampuan seseorang dalam mencapai standar hidup yang minimum.
Menurut dia, ada empat jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Pertama kemiskinan absolut yakni jumlah pendapatannya di bawah angka kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, papan dan pangan.
Kedua kemiskinan relatif disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyakarakat. Ketiga, kemiskinan kultural yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, pemboros, gaya hidup, dll.
“Kemudian keempat yaitu kemiskinan struktural yang disebabkan karena struktur sosial adanya beberapa golongan masyarakat yang tidak ikut memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada, tidak adanya pemerataan kesempatan berusaha dan lain sebagainya”, katanya.
Ketua Kontan Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kota Tasikmalaya, Munir mengatakan, di masa pandemi Covid-19, produksi pertanian sebenarnya tidak begitu terdampak. Petani masih bisa melakukan panen seperti biasanya. Namun yang menjadi masalah pemasarannya
“Kami berharap di Kota Tasik ada pasar tani untuk menyerap hasil produksi petani Tasikmalaya. Selain itu kami juga berharap ada instruksi kepada para ASN untuk membeli produk pertanian langsung kepada para petani”, ujarnya.
Hal senada dikatakan Mumu dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Tasikmalaya. Ia menjelaskan, di masa pandemi Covid-19 banyak daerah yang melakukan lockdown. Hasil pertanian yang biasanya dijual ke luar daerah pun menjadi tidak bisa. Akhirnya produk pertanian terkonsentrasi di pasar-pasar yang ada di Kota Tasikmalaya.
“Karena pasokan melimpah ujung-ujungnya harga menjadi murah tidak sebanding dengan biaya produksi”, ungkapnya.
Sedangkan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota tasikmalaya, Rahmat menyoroti peran penyuluh pertanian yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, penyuluh adalah guru dari petani. Menurutnya, harus ada anggaran tersendiri untuk biaya operasional penyuluh pertanian.
“Kasihan jangan sampai harus mengeluarkan biaya sendiri setiap kali menjalankan tugasnya.”, katanya.
Sementara itu, DR. Jajang dari kalangan akademisi menegaskan perlunya ada analisis lanjutan soal kebijakan peta kemiskinan. Menurutnya, kebijakan kemiskinan di satu kecamatan jangan disamakan dengan kebijakan kemiskinan di kecamatan lainnya.
“Kebijakannya jangan disamaratakan, permasalahan dan karakteristiknya berbeda. Tiap wilayah memiliki persoalan dan kultur masing-masing. Begitu juga pemecahannya akan berbeda pula”, katanya.
Mantan Kepala Dinas Koperasi UMKM Indag Kota Tasikmalaya Tantan Rustandi, menyarankan adanya pendekatan ganda atau kembar dalam menangani masalah kemiskinan. Pertama bagaimana menangani golongan masyarakat yang sudah telanjur jatuh ke kubangan kemiskinan. Kedua bagaimana golongan masyarakat yang belum jatuh miskin tidak jatuh ke kubangan kemiskinan.
“Solusinya, antara lain dengan jaring pengaman sosial bagi golongan yang telanjur miskin. Sedangkan solusi agar golongan yang belum miskin tidak terperosok ke jurang kemiskinan yaitu menciptakan iklim investasi usaha yang sehat”, ujarnya.
Baca Juga: Inilah 7 Makanan dan Minuman Penyebab Kanker, Salahsatunya Daging Gosong
Sedangkan Deni Yunizar Ketua Kadin Kota Tasikmalaya mengungkapkan, pihaknya bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya sedang mencanangkan program penanaman mendong –bahan baku anyaman—di lahan seluas 7 hektare milik Lanud Wiriadinata.
Deni mempersilakan warga Kota Tasikmalaya –khususnya yang sedang terpuruk ekonominya--memanfaatkan lahan itu secara cuma-cuma untuk budi daya mendong. Jangan kuatirkan soal biaya, bibit mendong dan penyerapannya, semua akan dibantu.
Menurutnya, pelaku kerajinan anyaman di Tasikmalaya, saat ini selalu kekurangan bahan baku mendong sehingga harus mendatangkannya dari luar Tasikmalaya. Antara lain dari DIY Yogyakarta dan Malang, Jawa Timur.
Deni mencontohkan industri Mendong Jaya yang produknya diekspor ke Amerika Serikat. Setiap minggunya rutin mendatangkan bahan baku mendong sebanyak 1 kontainer.
“Itu (1 kontainer) hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Mendong Jaya saja. Belum lagi kebutuhan bahan baku mendong bagi perajin lainnya yang banyak bertebaran di Tasikmalaya”, ujarnya.***
