Network
DESKJABAR – Menyusul keluarnya penilaian Pangandaran berada di nomor urut tiga setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya sebagai daerah yang tidak disiplin protokol kesehatan (Prokes) di Jawa Barat, selanjutnya Bupati Pangadaran Jeje Wiradinata akan memberlakukan sanksi.
“Bagi desa yang tidak patuh terhadap instruksi Bupati soal prokes, akan diberi sanksi. Tunjangan-tunjangan dan bantuan-bantuan dari pemda untuk desa akan ditunda”, kata Jeje Wiradinata, usai memimpin Apel Gabungan, di Pantai Pangandaran, Sabtu 23 Januari 2021.
Munculnya penialaian warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran kurang patuh dalam hal mengenakan masker, Jeje Wiradinata menjelaskan, kemungkinan karena semua pihak terfokus pada proses Pilkada Pangandaran sejak Oktober sampai Desember lalu.
Menurutnya, dalam kampanye memang masyarakat diwajibkan mematuhi prokes. Tetapi komunikasi dan koordinasi pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, lebih fokus pada bagaimana proses Pilkada berjalan dengan baik.
"Saat itu terfokus pada bagaimana proses Pilkada berjalan dengan baik," tutur Jeje Wiradinata.
Selain itu, kata Bupati, Pangandaran termasuk daerah zona penyebaran rendah, sehingga masyarakat mungkin terlena dan penggunaan masker dianggap tidak terlalu penting dan diabaikan masyarakat.
"Maka pada 12-13 Januari lalu kita kumpulkan para kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas, camat, danramil, dan kapolsek. kita membuat instruksi terkait protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru, termasuk penggunaan masker," katanya.
Jeje Wiradinata menambahkan, pada Senin (25/1/2021) besok Pemerintah Daerah Pangandaran akan melakukan evaluasi. Pilkada telah usai pihaknya akan kembali berkonsentrasi pada penanganan Covid-19 termasuk kepatuhan terhadap prokes.
"Kita akan rilis dan dipublikasikan desa mana yang rendah penerapan prokesnya dan tidak taat pada intsruksi," tambahnya.***
