Network
Baca Juga: Angin Segar, Google Desain Ulang Hasil Pencarian di Seluler
Ditegaskan Haru, saat ini Pemprov harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dalam penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil-menengah yang terdampak secara langsung.
"Rekomendasi keenam dari kami yakni agar pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, tetapi juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," terangnya.
Untuk rekomendasi ketujuh, Fraksi PKS meminta peran RSUD dan intansi kesehatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilibatkan dalam proses vaksinasi.
Baca Juga: Ayo Segera Melamar, Masih Ada Peluang Guru Honorer Menjadi PNS, Ini Penjelasannya
"Rekomendasi kedelapan, yakni melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi, khusuanya yang eksis secara informal di masyarakat," jelasnya.
Dalam rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS mengkritisi tentang kosonngnya jabatan kepala dinas kesehatan.
"Pemprov dalam hal ini Gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif," jelasnya.
Baca Juga: Mendikbud: Daerah Wilayah Tertinggal Agar Lakukan Pembelajaran Tatap Muka
Di rekomendasi kesepuluh, Fraksi PKS meminta Pemprov Jabar melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat Jabar dari pandemi COVID-19, sesuai Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
