Network
DESKJABAR – Ada 21 Tokoh Jawa Barat yang ditunda program penyuntikan vaksin Covid-19 di Jabar karena tidak lolos skrining awal. Sementara sebanyak 4.070 tenaga kesehatan di Jabar telah divaksin Covid-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan, terdapat sejumlah tokoh yang ditunda untuk divaksin karena tensi tubuh yang tinggi atau di atas 140/90 sehingga tidak lolos skrining awal.
"Dari 90 (tokoh) yang ditargetkan untuk divaksin, pada hari-H tidak semua bisa disuntik karena tekanan darahnya tinggi. Ada 21 orang yang ditunda, menunggu tensi turun minimal di 140," kata Ridwan Kamil.
Baca Juga: Soal Pemukiman Ilegal Israel, PM Palestina Berharap Banyak Kepada Joe Biden
Hal itu dikemukakannya seusai memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin 18 Januari 2021.
Mengutip dari kantor berita Antara, Ridwan Kamil yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar mengatakan, 4.070 tenaga kesehatan sudah divaksin di provinsi itu.
Total tersebut didapat dari pelaksanaan vaksinasi selama tiga hari di tujuh kabupaten/kota pada 14 hingga 16 Januari 2021.
Baca Juga: WOW! Tim Pendaki Nepal Membuat Sejarah Pendakian Himalaya di Musim Dingin
Adpun rinciannya adalah Kota Bandung (1.783 nakes), Kabupaten Bandung (42 nakes), Kota Bekasi (694 nakes), Kota Bogor (568 nakes), Kabupaten Bandung Barat (442 nakes), Kota Cimahi (420 nakes), dan Kota Depok (121 nakes).
Selain itu, terdapat 69 pejabat publik, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat, dari tujuh daerah itu yang sudah divaksin pada pencanangan vaksinasi Covid-19 perdana pada Kamis, 14 Januari 2021. Di antaranya Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan musisi asal Kota Bandung, Ariel NOAH.
"Vaksinasi berlangsung lancar di tujuh wilayah Jabar. Ada 4.070 (nakes) yang sudah divaksin dalam tiga hari (pada 14-16 Januari 2021)," kata Kang Emil.
Baca Juga: Keluarga Pramugari Oke Dhurratul Jannah Menerima Santunan Jasa Raharja
Terkait program vaksinasi oleh pemerintah pusat ini, menurutnya, tidak ada penolakan di Jabar karena edukasi yang relatif baik. Meski begitu, ia berharap agar manajemen data penerima atau sasaran bisa disesuaikan kepada kesiapan masing-masing daerah.
"Yang datang untuk divaksin tidak 100 persen seperti yang ditargetkan (pemerintah pusat) via SMS. Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya kami mudah melacak," tutur Kang Emil.***
