Network
DESKJABAR – Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja, mengkhawatirkan terjadinya alihfungsi lahan pertanian yang menggila di Jawa Barat, sebagai dampak munculnya kembali keinginan sebagian kalangan melakukan pemekaran wilayah.
Menurut Entang Sastraatmadja, kepada DeskJabar, di Bandung, Minggu, 6 Desember 2020, masyarakat sebenarnya harus berhati-hati dengan pemekaran wilayah.
“Sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu daerah-daerah yang sudah dimekarkan itu. Misalnya Cimahi, Tasikmalaya, Banjar, Bandung Barat, mereka rata-rata berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menyedihkan jika walikota dan bupatinya harus mendekam di penjara,” ujarnya.
Entang Sastraatmadja pun mengingatkan, soal alih fungsi lahan pertanian juga harus diantisipasi sedini mungkin. Penting dibuat aturan yang tegas agar siapa pun yang jadi penguasanya, mereka harus komit dan konsisten memuliakan lahan pertanian setempat.
Ia pun menanggapi adanya dugaan atau pun kecurigaan dari sejumlah pihak, bahwa banyaknya ambisi pemekaran wilayah, yang mewaspadai adanya indikasi permainan sejumlah cukong yang mengincar tanah dan perizinan.
“Boleh jadi begitu. Ini yang harus diwaspadai. Juga ini yang harus dihindari. Selama bupatinya punya karakter, mestinya mereka tidak dikendalikan para pebisnis,” katanya.
Entang Sastraatmadja pun menyarankan, perlu ada audit politik untuk mengikuti rekam jejak seorang kepala daerah. Sebab, ujung-ujungnya akan ditentukan oleh pilihan rakyat nya juga.
Soal pemekaran wilayah, ia pun menyarankan sebaiknya diawali dengan menghindari adanya hedonisme kekuasaan dari orang-orang yang berambisi mengejar jabatan publik.
