DESKJABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkolaborasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) bakal menerapkan operasi sarana angkutan massal terintegrasi dengan skema Buy The Service (BTS).
Langkah itu, dilakukan Pemkab Bogor bekerjasama dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), merupakan upaya reformasi angkutan umum untuk mengatasi kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor.
Diketahui, di beberapa titik ruas jalan yang akan dilakukan reformasi angkutan umum oleh Pemkab Bogor dan BPJT, tingkat kemacetannya terbilang sudah sangat parah.
Baca Juga: Jadwal Acara MNCTV Hari Ini Kamis 4 Januari 2024: Ada Kiko, Family 100, Kontes Primadona Pantura
Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, pemenuhan transportasi massal dengan skema BTS yang digagas Kementerian Perhubungan (Kemenhub), menjadi strategi penanganan kemacetan di Kabupaten Bogor.
“Bersama Kemenhub minimal satu koridor bisa kita bangun di bulan Februari 2024 dengan APBD,” ujar Asmawa kepada Wartawan di Cibinong beberapa saat lalu.
Sebagai penyangga ibu kota, Lanjut Asmawa, Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kepentingan nasional. Masifnya pergerakan manusia setiap harinya acapkali menimbulkan persoalan salah satunya kemacetan.
Untuk mengatasinya, Pemkab Bogor tidak bisa bekerja sendiri melainkan perlu kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan stakeholder terkait.
Hal ini, kata Asmawa merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati sebelumnya oleh BPTJ dan Pemkab Bogor pada 29 September 2023.
“Semoga kolaborasi dan sinergi ini bisa memecahkan bersama sehingga penanganan transportasi secara pelan-pelan kita tuntaskan,” harap Pj. Bupati Bogor.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah mengatakan, rencana reformasi transportasi umum sudah dicanangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) termasuk beberapa koridor yang akan dibangun.
Rencana operasional transportasi umum berbasis BTS antara lain akan diterapkan pada rute Cileungsi- Sentul, kemudian Bojonggede-Sentul Selatan, Bojonggede-Parung, Laladon-Jasinga, Ciawi-Cigombong dan Ciawi-Cisarua.
Untuk koridor tujuh yakni rute Ciparigi-Cibinong, berdasarkan hasil kajian koridor Ciparigi-Cibinong total sepanjang 11,47 km dan PP sepanjang 23,5 km dilengkapi dengan halte.
“Karena menyangkut dua wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, program ini sudah kita bahas juga dengan Organda melalui pola sosialisasi untuk menciptakan kesepahaman,” tandasnya.
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV Hari Ini Kamis 4 Januari 2024: Ada Masakuy, The Last Empress, Keajaiban Dunia
Pengamat Transportasi
Pengamat transportasi, Dr. Drs Yayat Supriyatna, MSP mengatakan adanya sinergi Pemerintah Daerah antara Pemerintah pusat ini memang diperlukan sekali dalam perubahan - perubahan paling mendasar dalam pelayanan publik.
Hasil dari nota kesepahaman ini, diharapkan bisa menjadi program berkelanjutan dari rencana ada tujuh koridor dengan pancingan dari pemerintah pusat melalui BPJT diharapkan koridor - koridor selanjutnya bisa diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
Sementara Sekda kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan ada 3 koridor lagi yang belum dilakukan, jadi tadi dibahas mana koridor yang akan dijalankan kembali.
"Kita sudah memilih koridornya, kemudian yang terintegrasi dari kabupaten Cibinong masuk ke Ciparigi sampai ke Cisarua, dengan BTS ini menjadi angkutan transportasi Favorit untuk warga kota Bogor, terima kasih untuk BPJT dan Kementerian Perhubungan," tandas Syarifah.***