DESKJABAR – Adanya kabar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap 58 proyek strategis nasional (PSN) membuat banyak warga khawatir proyek Tol Getaci akan dikeluarkan dari PSN. Padahal sudah banyak warga yang sangat berharap segera menerima uang ganti rugi atau UGR.
Bahkan salah seorang netizen memaparkan, karena lamanya proses pembebasan lahan proyek Tol Getaci, ada seju,lah warga di sebuah desa di ruas Seksi 2 proyek Tol Getaci, yang sudah meninggal dunia di masa penantian UGR.
Seperti diketahui, proyek calon jalan tol terpanjang yang akan membentang sepanjang 206,65 kilometer dari Gedebage (Kota Bandung) hingga Cilacap (Jawa Tengah) sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasiona (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Apalagi, proyek tol yang digadang-gadang akan menghabiskan investasi hingga Rp 56 triliun itu, untuk segmen Seksi 1 yang akan membenatng dari Gedebage hingga Kcamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, termasuk dalam PSN yang diharapkan rampung sebelum pemerintahan Jokowi berakhir pada tahun 2024.
Wajar kalau kemudian adanya pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo bahwa Presiden pada Juni mendatang akan melakukan evaluasi terhadap 58 PSN. Dilanjut atau tidak?
Warga Khawatir Tol Getaci Dikeluarkan dari PSN
Ada sejumlah warga yang merasa khawatir proyek Tol Getaci masuk dalam evaluasi Presiden Jokowi sehingga dikeluarkan dari PSN. Kekhawatiran itu muncul, karena proses pembangunan proyek ini menemui banyak kendala baik dari sisi pelaksana pembangunan maupun dalam proses pembebasan lahan.
Lambannya pelaksanaan pembebasan lahan misalnya terlihat dari pertnayaan warga dari Desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, yang selalu muncul di kolom komentar kanal YouTube Nirwati Channel.
Mereka selalu mempertanyakan kapan pembayaran UGR di Desa Cihanyir dilakukan. Sebab, hingga saat ini kepastiannya tidak pernah mereka dapatkan.
Apalagi ada kekhawatiran dari warga yang lahannya terdampak proyek Tol Getaci di Seksi 2 (Banyuresmi Garut hingga Tasikmalaya) menjadi pesimis karena keburu berlangsungnya perggantian presiden.
“Nu t acan turun danom mah ..walahh bakal ganti presiden hla ripina.(Yang belum turun danom..wallah bakal ganti presiden dulu rupanya..) tulis Dudi Setiabudi.
Kekhawatiran serupa dikemukakan netizen dengan akun desaku. Dengan baru 20 persen pembayaran UGR di pembebasan lahan Tol Getaci di Seksi 1, membuat khawatir proyek tol ini akan masuk evaluasi dan dikeluarkan dari PSN.
“Nembe 20% nu nampi ugr,nanya rd pesimis sok sien di evaluasi ku pemerintah pusat di kaluarken tina proyek PSN tol getaciteh,hee,” tulis desaku.
Bahkan netizen dengan akun Yogi Wardhana Wijaya Channel memperkirakan, jika hal itu terjadi maka yang akan jadi kambing hitamnya adalah masyarakat.
“Kmngkina sprt itu...saha nu bakal dikambing hitam keun...angger masyarakat, Alesanana, banyak tdk sepakat maslh apresial mah, menolak UGR mah,...bebagai alasan wé...,” ujar Yogi Wardhana Wijaya Channel.
Warga Meninggal di Masa Penantian UGR
Leletnya proses pembebasan lahan di proyek Tol Getaci di Seksi 1 banyak dikeluahkan warga. Seperti diketahui, dari sekitar 45 desa/kelurahan di Seksi 1, baru 8 desa yang telah menerima pembayaran UGR. Jumlah ini berarti hampir sekitar 20 persen saja.
Belum juga beres proses pembayaran UGR di Seksi 1, sudah banyak warga di Seksi 2 yang mempertanyakan jadwal pembayaran UGR di wilayah mereka.
Seperti diketahui, setelah konsorsium pemenang tender Tol Getaci diumumkan pada awal tahun 2022, sosialisasi proyek kepada warga yang lahannya terdampak pun sudah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2022.
Baca Juga: Pelaku Pemalakan Sopir Di Bogor Berinisial (RB) Ditangkap Polisi, Terancam Kurungan 9 Tahun Penjara
Bahkan izin penetapan lokasi (penlok) untuk Seksi 1 sudah dikeluarkan Gubernur Jabar sekitar Februari 2022. Namun pembayaran UGR pertama baru terjadi pada November dan Desember 2022 yang dibayarkan kepada warga di Desa Cigentur dan Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
Hingga sebelum lebaran 2023, jumlah desa yang sudah menerima pembayaran UGR baru 6 desa yakni Desa Cigentur, Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.
Tiga desa lainnya berada di wilayah Kabupaten Garut yakni Desa Kandangmukti dan Desa Leles, Kecamatan Leles, dan Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora.
Setalah lebaran, ada dua desa yang menerima pembayaran UGR Tol Getaci yakni Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Desa Tambaksari, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut.
Leletnya proses pembebasan lahan di Seksi 1 membuat warga yang lahannya terdampak di Seksi 2, mempertanyakan kepastian proses pembebasan lahan di seksi 2.
Bahkan seorang netizen, Lena Wilda menceritakan bahwa di kampungnya yang ada di Seksi 2 (ruas Banyuresmi Garut-Tasikmalaya) sudah ada beberapa warga yang meninggal dunia di saat masa penantian kejelasan jadwal pembayaran UGR.
Baca Juga: FAKTA Kasus Subang 2021, 2 DNA Asing Diduga Pelaku, Sumy Hastry: Tarik Garis Keturunan
“Abang ku nungguin pencairan. Smp meninggal dunia. Banyak yg nunggguin pencairan. Di kp ku udah banyak yg meninggal,” tulis Lena Wilda.
Seperti diketahui pada acara Sewindu PSN yang berlangsung Minggu 14 Mei 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, menginformasikan soal rencana evaluasi 58 PSN.
Wahyu Utomo menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum selesai. Kabarnya evaluasi ini akan dilakukan bulan depan.
Menurutnya, nantinya, proyek-proyek tersebut akan ditentukan oleh Presiden Jokowi apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan sebagai PSN.
"Saya dengar demikian (bulan depan evaluasi PSN dengan Jokowi). Tentu kita berharap secepatnyalah. Kan biasanya setiap 6 bulan kita evaluasi. Makanya kalau sesuai target, jadwal harusnya bulan depan kita lapor ke Presiden (Jokowi)," ujarnya.
Wahyu memaparkan bahwa saat ini sudah ada 156 PSN yang sudah rampung dengan nilai Rp 1.080 triliun. Sementara itu terdapat 58 PSN senilai Rp 420 triliun yang belum selesai, 27 akan diselesaikan tahun ini dan 31 proyek lainnya akan dirampungkan tahun depan.***