DESKJABAR – Pasca lebaran, proses pembayaran uang ganti rugi atau UGR dan musyawarah UGR proyek Tol Getaci berlangsung cukup sering atau dalam bahasa sundanya murudul. Dalam pekan ini saja, berlangsung pembayaran UGR di 2 desa. Apakah ini bentuk kepanikan pejabat pembuatan keputusan di proyek ini?
Kepanikan ini bisa saja terjadi, setelah ada kabar bahwa Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap 58 proyek strategis nasional atau PSN yang belum selesai. Evaluasi kemungkinan akan dilakukan pada bulan depan.
Di bulan Mei ini memang tercatat pembayaran UGR dan musyawarah UGR proyek Tol Getaci untuk ruas Seksi 1, berlangsung cukup inten alias murudul.
Proses pembebasan lahan di proyek ini memang terbilang lamban, karena sosialisasi proyek jalan tol terpanjang di Indonesia itu sudah dilakukan sejak awal tahun 2022, dan penetapan lokasi atau penlok untuk Seksi 1, sudah ditetapkan sejak Februari 2022.
Namun sayangnya, hingga akhir tahun 2022 baru 2 desa yang telah menerima pembayaran UGR dari 45 desa/kelurahan di Seksi 1 yakni dari Gedebage (Kota bandung) hingga Kecamatan Banyuresmi (Kabupaten Garut).
Proses Pembebasan Lahan Berjalan Lambat
Setelah penetapan pemenang tender yang dimenangkan konsorsium pimpinan PT Jasa Marga pada awal tahun 2022, saat itu proses persiapan pembangunan Tol Getaci sudah dimulai. Bahkan saat meresmikan Seksi 1 Tol Cisumdawu pada januari 2022, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan bahwa groundbreaking akan dilakukan pada Februari 2022.
Namun kenyataannya tidak terwujud. Demikian pula ketika Kementerian PUPR mentargetkan pembangunan fisik dimulai September 2022, juga tidak terwujud. Demikian pula target awal tahun 2023 tidak terjadi.
Yang terjadi justru mengejutkan, ketika Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian pada Februari 2023 menyatakan proyek Tol Getaci akan dilelang ulang, akibat konsorsium pemenang tender sebelumnya dinyatakan default karena gagal memenuhi kesepakatan financial close hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: PEMBEBASAN Lahan Tol Getaci Dikebut, 2 Desa Terima UGR serta 1 Desa Pengumuman Danom dan Peta Bidang
Hingga saat ini, jadwal pelaksanaan lelang ulang juga tidak jelas. Jika Kementerian PUPR menyatakan lelang ulang akan dilkukan antara April atau Mei 2023, juga tidak ada kejelasan hingga saat ini. Bahkan, pejabat BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol yang baru saja dilantik, mengatakan bahwa target lelang ulang Tol Getaci dilakukan pada Semester II tahun imi.
Itu berarti paling cepat pelaksanaan lelang ulang akan dilakukan pada awal Juli 2023.
Dari sisi pembebasan lahan juga hingga akhir tahun 2022, dari 45 desa/kelurahan yang tedampak proyek Tol Getaci di Seksi 1, baru 2 desa yang sudah menerima pembayaran UGR yakni Desa Cigentur dan Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
Pasca Lebaran Pembayaran UGR Murudul
Hingga sebelum lebaran, tercatat baru 5 desa di Seksi 1 yang telah menerima UGR yakni selain Desa Cigentur dan Desa Karangtunggal, ada Desa Kandangmukti dan Desa Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut yang menerima pembayaran UGR pada 13 dan 14 Maret 2023.
Sementara Desa Padamukti, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, menerima pembayaran UGR proyek Tol Getaci pada tanggal 13 dan 14 April 2023. Setelah itu proses pembebasan lahan libur karena menghadapi lebaran.
Pasca lebaran, atau tepatnya bulan Mei 2023, dalam kurun waktu dua pekan saja ada pembayaran UGR terhadap warga di 2 desa yang terdampak proyek Tol Getaci dan satu musyawarah UGR.
Baca Juga: Mensos Hadiri Wisuda IPB University, Risma Trimaharini: Kita Bangun Indonesia Melalui Pertanian
Adapun 2 desa yang menerima pembayaran UGR proyek Tol Getaci dalam pekan ini adalah Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung dan Desa Tambaksari,Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut.
Pembayaran UGR di Desa Tegal Sumedang berlangsung pada 16 dan 17 Mei 2023. Sedamgkan di Desa Tambaksari, berlangsung pada Rabu 17 Mei 2023.
Sementara itu, warga yang terdampak proyel Tol Getaci di Desa Mandalawangi, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, akan memasuki musyawarah UGR pada 23 dan 24 Mei bertempat di GOR Kantor Desa Mandalawangi.
Jika sudah masuk tahap musyawarah UGR maka mereka akan memasuki tahap pembayaran UGR.
Sementara itu, ada 2 desa lainnya yang menunggu pembayaran UGR, karena mereka sudah melaksanakan musyawarah UGR sebelum lebaran. Kedua desa itu adalah Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung dan Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.
Apakah Ada Kepanikan karena Tol Getaci akan Dievaluasi?
Warga yang lahannya terdampak proyek Tol Getaci yang ada di Seksi 1, tentu menyambut gembira karena setelah lebaran, proses pembayaran UGR berlansung di bebeapa desa. Sebab, mereka sejak lama menantikan kepastian jadwal pembayaran UGR atas lahan mereka.
Murudulnya proses pembayaran UGR dan musyawarah UGR pasca lebaran pada sisi lain menimbulkan pertanyaan besar, ada apa gerangan?
Apakah hal ini terkait dengan pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, Minggu 14 Mei 2023 di acara Sewindu PSN di kawasan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
Wahyu Utomo mengemukakab bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap 58 proyek strategis nasional (PSN) yang belum selesai. Kabarnya evaluasi ini akan dilakukan bulan depan.
Baca Juga: Pindad Tampilkan Berbagai Senjata Unggulan di Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu 2023
Menurutnya, nantinya, proyek-proyek tersebut akan ditentukan oleh Presiden Jokowi apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan sebagai PSN.
"Saya dengar demikian (bulan depan evaluasi PSN dengan Jokowi). Tentu kita berharap secepatnyalah. Kan biasanya setiap 6 bulan kita evaluasi. Makanya kalau sesuai target, jadwal harusnya bulan depan kita lapor ke Presiden (Jokowi)," ujarnya.
Wahyu memaparkan bahwa saat ini sudah ada 156 PSN yang sudah rampung dengan nilai Rp 1.080 triliun. Sementara itu terdapat 58 PSN senilai Rp 420 triliun yang belum selesai, 27 akan diselesaikan tahun ini dan 31 proyek lainnya akan dirampungkan tahun depan.
"Kalau sudah pasti-pasti dia nggak bisa, nggak mampu, kita laporkan ke presiden 'Pak ini kayaknya nggak jalan'. Tapi kalau misalnya ada swasta yang tinggal sedikit, itu perlu dukungan presiden, ya kita laporkan supaya presiden bisa mengarahkan ke menterinya untuk dipercepat atau apa," ungkapnya.
Yang jadi pertanyaan, apakah proyek Tol Getaci termasuk dalam 58 PSN yang disasar, mengingat proyek ini sudah masuk dalam daftar PSN berdasarkan Perpres tahun 2020. ***