DESKJABAR – Menteri Pertahanan Jepang, Nobuo Kishi, Kamis (4 Agustus), memprotes terhadap 5 rudal balistik kiriman China yang didaratkan di zona ekonomi eksklusif (ZEE).
"Dari sembilan rudal balistik yang diluncurkan oleh China, lima dikatakan telah mencapai zona ekonomi eksklusif Jepang," kata Nobuo Kishi.
Hal itu dikatakan Kishi kepada wartawan, saat China mengadakan latihan militer besar-besaran di perairan sekitar Taiwan.
Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, empat dari lima peluru kendali itu diyakini terbang melintas di atas pulau utama Taiwan.
Ke lima peluru kendali itu kiranya diluncurkan dari pantai Zhejiang dan pedalaman Cina, Provinsi Fujian.
Dilansir DeskJabar.com dari straitstimes.com, peluru kendali itu diluncurkan China dengan dalih latihan militer.
Kementerian Pertahanan akan senantiasa berusaha untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi serta melakukan penolakan dan pemantauan lapangan, kata kementerian itu.
Menurut Kishi, pihaknya sudah mengajukan protes kepada China melalui jalur diplomatik.
Ia menyebutkan masalah itu bukan main-main tetapi masalah yang cukup serius untuk ditangani dan menjaga keamanan nasional, serta warga negara Jepang.
Baca Juga: KASUS SUBANG MENGEJUTKAN, Ada yang Mengetahui Pelaku dan Membongkar Kasus Ini, Sudah Geregetan
Seperti diketahui lokasi peluncuran itu dari wilayah Okinawa Jepang, daerah paling selatan dan berdekatan dengan Taiwan.
Sedangkan wilayah ZEE membentang hingga 200 mil laut (370 km) dari garis pantai Jepang, di luar batas perairan teritorialnya.
Menurut laporan pengawasan Jepang, lima dari sembilan rudal balistik telah mendarat di pulau Hateruma, Okinawa.
Berdasarkan laporan, China selama ini telah mengadakan latihan militer terbesarnya di sekitar Taiwan, yang mereka anggap sebagai wilayahnya.
Kenapa rudal itu diluncurkan China? Kemungkinan hal itu sebagai protes Beijing atas kunjungan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, ke pulau tersebut.
Militer China mengakui bahwa latihan perang tersebut menggunakan serangan senjata konvensional saja di perairan timur Taiwan.
Namun demikian, atas latihan China tersebut membuat keprihatinan bagi Jepang, dan mengatakan itu sudah direncanakan.
Padahal itu adalah zona ekonomi eklusif Jepang.
Berdasarkan laporan anak buahnya, menurut Kishi, sembilan rudal itu diyakini diarahkan China untuk latihan militer.
Namun demikian, ketika ditanya, Kishi menolak mengomentari niat China terkait latihan tersebut.
Latihan itu diperkirakan akan dilakukan tak lama setelah China mengetahui bahwa pertemuan yang dijadwalkan Menteri Luar Negeri Wang Yi dengan Yoshimasa Hayashi telah dibatalkan di sela-sela pertemuan ASEAN di Kamboja.
Mengapa pertemuan itu dibatalkan? Menurut sebuah laporan, China tidak puas dengan pernyataan bersama Kelompok Tujuh (G7), yang mendesak Beijing untuk menyelesaikan ketegangan dengan Taiwan secara damai.
Menurut straitstimes.com, China telah memberikan sanksi kepada menteri luar negeri negara-negara G-7 karena tidak menanggapi kunjungan Pelosi ke Taiwan sebagai dalih untuk aktivitas militer agresif di Selat Taiwan.
Menlu G7 mengeluarkan pernyataan bersama bahwa eskalasi respons China cukup berisiko dan meningkatkan ketegangan.
Selain melanggar praktik daerah bagi legislator dari negara asalnya untuk bepergian ke luar negeri.
Namun, Wang membantah klaim tersebut dan menegurnya karena mengabaikan provokasi dari pihak AS.
Tindakan mengkritik seperti itu tidak mendasar bagi China.
Dengan alasan bahwa langkah itu masuk akal dan tentu sah, untuk melindungi kedaulatan dan integritas, kata Wang dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kementeriannya.
Dari mana mereka mendapatkan hak istimewa seperti itu?
Siapa yang memberi mereka kualifikasi seperti itu?
Pernyataan G-7 menyebabkan kemarahan hebat di antara para pejabat China, kata Wang.
"China hari ini bukan lagi China abad ke-19. Sejarah tidak boleh berulang, dan tidak akan pernah," tegas Wang.
Melalui briefing reguler, juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying angkat bicara.
Dia mengatakan bahwa jika negara-negara G-7 lainnya mengikuti jejak AS dalam masalah Taiwan, itu berarti mereka sendiri tidak memiliki kemandirian diplomatik dan politik.
"Mereka harus mematuhi konsensus yang dicapai oleh China tentang kebijakan Satu China, karena itu adalah premis utama dan landasan politik hubungan China," kata Hua.***