Network
DESKJABAR - Meningkatnya transaksi online untuk berbagai bisnis selama pandemi Covid-19, beresiko meningkat jumlah pengaduan berkaitan perlindungan konsumen.
Diperkirakan, resiko jumlah pengaduan warga atau konsumen pada berbagai bidang menjadi meningkat pula. Ini terutama berkaitan transaksi online, dimana banyak dampak yang terjadi akibat berbagai kondisi.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan adanya potensi pengaduan warga yang meningkat terkait konsumen dalam berbagai bidang pada masa pandemi, terutama karena semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara transaksi online atau daring.
"Masa pandemi, di masyarakat banyak melakukan pengaduan terkait sektor e-commerce seperti phising, refund hotel, tiket pesawat hingga OTP," kata Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Menyaksikan Sumpah Jabatan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2021-2026
Untuk itu, ujar dia, Komisi VI DPR RI juga meminta lembaga mitra kerjanya yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk tetap fokus melindungi konsumen.
Nevi mengatakan tiga isu fundamental penguatan kelembagaan edukasi dan sosialisasi masif sinkronisasi dan kebijakan perlindungan konsumen mesti dapat terealisasi.
Ia mengemukakan pentingnya mendorong penguatan kelembagaan, edukasi dan sosialisasi, dan sinkronisasi kebijakan perlindungan konsumen yang tersebar di sejumlah sektor dan daerah.
"Isu kebijakan perlindungan konsumen ini mesti benar-benar dapat terealisasi di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan langsung akan perlindungan konsumen ini. Jangan sampai, seluruh instrumen di BPKN terjebak hanya melakukan rutinitas," kata Nevi Zuairina, dikutip Antara.
Inovasi
