Menparekraf dan Gubenur BI Bahas QRIS: Bermanfaat bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 11 Februari 2021, 09:23 WIB
Dokumentasi - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno berbincang dengan salah satu pelaku UMKM Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.  Kini  Menparekraf  bersama Gubenur BI bahas QRIS untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
Dokumentasi - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno berbincang dengan salah satu pelaku UMKM Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Kini Menparekraf bersama Gubenur BI bahas QRIS untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif /ANTARA/HO-Kemenparekraf./

DESKJABAR - Untuk memudahkan transaksi di tengah pandemi Covid-19, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) membahas sistem pembayaran digital QRIS bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandiaga dalam virtual meeting dengan Bank Indonesia, di Jakarta, Rabu 10 Februari 2021, mengatakan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kementerian/ lemabaga lain. Oleh karenanya, sinergi dengan Bank Indonesia menjadi satu hal yang perlu dilakukan.

“Bank Indonesia memiliki program yang berkesinambungan, inklusif dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, kita perlu menjalin sinergi bersama,” ujarnya.

Baca Juga: Pangandaran: BI dan Pemkab Kerjasama Pulihkan Ekonomi, Permudah Pinjaman Modal

Baca Juga: Berkurangnya Impor 2020 akan Ganggu Pertumbuhan Ekonomi 2021, Ini Langkah Menteri Perdagangan

Menparekraf menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 dan Bangga Berwisata di Indonesia.

Untuk itu perlu ada dukungan inovasi salah satunya berupa pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk memudahkan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.

Karena QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor khususnya sektor pariwisata yang menuntut semuanya harus serba cepat, mudah, murah, dan aman.

Kemudian perlu adanya big data, agar kebijakan yang dibuat lebih “targeted” dan “segmented”.

“Diperlukan juga data di sentra ekspor, sehingga kita bisa melakukan pendekatan berbasis data untuk pengembangan industri dan investasi. Karena tidak mungkin kita bisa mengembangkan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka atau mempertahankan 34 juta lapangan kerja ini tanpa adanya informasi atau big data yang mendukung hal tersebut,” katanya.

Halaman:

Editor: Zair Mahesa

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah