Network
DESKJABAR - Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) menyambut baik gagasan Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta untuk terus mengukuhkan kerja sama Malaysia dan Indonesia menentang diskriminasi atas minyak sawit oleh negara-negara Uni Eropa (EU) dan beberapa negara lain.
"Perdana Menteri dalam sidang media bersama Presiden Indonesia telah menyampaikan kebimbangan kedua negara terhadap kampanye anti minyak sawit. Kampanye tersebut tidak berdasar dan tidak menggambarkan industri minyak sawit yang sebenarnya serta kelestarian alam sekitar yang tetap dipelihara," ujar Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Mohd. Khairuddin Aman Razali di Putrajaya, Sabtu 7 Februari 2021.
Dia mengatakan kampanye tersebut tidak berdasar dengan prinsip praktik perdagangan bebas yang digariskan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Baca Juga: Kelapa Sawit Paling Efisien dalam Penggunaan Lahan
Baca Juga: Melalui Bisnis Sawit, PTPN V Meraih Rekor Tertinggi Keuntungan
Baca Juga: Gapki : Kampanye Hitam Kelapa Sawit Sudah Menjurus Kebencian
"Sehubungan hal itu, Perdana Menteri juga telah mengatakan bahwa Malaysia telah menyampaikan tindakan undang-undang atas Uni Eropa melalui WTO pada 15 Januari 2021. Tindakan sama juga telah diambil oleh Indonesia atas Uni Eropa pada Desember 2019," katanya.
Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk menentang diskriminasi terhadap minyak sawit baik secara bilateral maupun hubungan berbagai pihak. Organisasi Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) telah didirikan bersama oleh Malaysia dan Indonesia pada 21 November 2015 untuk memperjuangkan isu-isu berkaitan industri sawit.
"Indonesia dan Malaysia yang masing-masing merupakan negara penghasil pertama dan kedua terbesar di dunia, juga senantiasa berusaha mencari kesepakatan dalam membangun dan memelihara industri sawit di kedua-dua negara," katanya.
Selaku menteri, ujarnya, pihaknya bertanggung jawab menjaga kepentingan industri sawit dan akan berusaha semaksimal mungkin melindungi industri komoditas negara.
