Network
DESKJABAR - Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) terus menjadi sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) saat debat capres beberapa waktu lalu. Tentu hal tersebut menjadi banyak pertanyaan miring soal anggaran karena banyak yang menyebut IKN akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
IKN sendiri proses pembangunanya sedang berlangsung, karena itulah banyak disorot mengingat tak sedikit anggaran untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Bagi capres dan cawapres tertentu banyak yang tidak setuju program tersebut, terutama soal anggaran.
Banyaknya sorotan tersebut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Hobi Corat coret di Uang Kertas, Inilah Karya Orang-orang Iseng
Said menjelaskan secara rinci soal pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Jadi, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
"Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta," kata Said, dalam keterangannya, Minggu (24/12/2023).
Menurut catatan yang dimiliki Said, sumber pendanaan IKN sejauh ini masih berasal dari APBN.
Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
