Network
DESKJABAR- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap delapan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Kemnaker, di Ruang Tridharma, Kemnaker, Jakarta, Senin 3 Jui 2023.
Kedelapan pejabat yang dilantik oleh Menaker Ida Fauziyah tersebut merupakan orang-orang terpilih, sesuai dengan komptensi yang dibutuhkan organisasi Kemnaker.
"Saya percaya Saudara mempunyai integritas yang sangat baik dan dapat melaksanakan tugas dengan baik, bertanggung jawab, disiplin, bersemangat, dengan loyalitas yang tinggi,” kata Ida Fauziyah dalam sambutannya.
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik Menaker di antaranya;
1. Direktur Bina Standarisasi dan Kompetensi Program Pelatihan, Moh. Amir Syarifuddin
2. Direktur Bina Peningkatan Produktivitas, Decky Haedar Ulum
3. Direktur Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Agatha Widianawati
4. Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Rinaldy Umar
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Mokhamad Farid Ma'ruf
6. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Sholahudin
7. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, La Ode Haji Polondu
8. Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung, Tuti Haryanti.
Menurut Menaker, proses pengisian pejabat pimpinan tinggi ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui proses seleksi yang transparan, obyektif, terukur, dan tertelusur, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lewat berbagai tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saya berharap melalui proses seleksi terbuka tersebut Kemenaker memperoleh SDM dengan kompetensi yang tepat dan terbaik untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, serta menjadi motor penggerak roda organisasi Kementerian sesuai tugas dan fungsi jabatannya masing-masing, " ujarnya.
Menaker menyebut tantangan pemerintah tahun 2023, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan telah disiapkan Pemerintah mulai dari hilirisasi industri, penerapan digitalisasi, hingga reformasi sistem perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
