Network
Bagi masyarakat, lanjut Okta, pandemi merupakan fenomena global yang tidak hanya dirasakan di Indonesia.
"Tiap-tiap negara harus mencari jalan keluar yang paling tepat, terkait dengan sumber daya yang tersedia dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan," katanya.
Pada awal pandemi, sebagian kalangan menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem berupa "lockdown" atau karantina wilayah.
Namun, kata dia, Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mengingat beratnya pukulan terhadap sektor-sektor ekonomi jika pemerintah memberlakukan lockdown.
Baca Juga: HUMOR SUEB: Warung Tegal
Tanpa lockdown sekalipun, perekonomian terjun bebas hingga berujung pada resesi. Sementara itu kurva terus naik hingga menembus 1 juta kasus konfirmasi positif Covid-19.
"Angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 25,4 persen. Ini mewakili masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan kritik terhadap penanganan pandemi di sektor kesehatan," kata Okta.
Sisanya, tambah dia, masih ada yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab 3,9 persen.
Dia menambahkan, publik masih melihat bagaimana upaya vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus.
"Begitu pula dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi agar pertumbuhan bisa kembali ke era sebelum pandemi," tutur Okta.***
