DESKJABAR - Berikut ini contoh latihan soal menjelang ujian tertulis PPK dan PPS KPU untuk Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
Sebagai informasi PPK dan PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP. Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat.
Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
kecamatan atau nama lain.
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di
tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan
suara di Tempat Pemungutan Suara.
Ujian tertulis untuk Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diadakan mulai dari tanggal 5 - 7 Desember 2022.
Sementara ujian tertulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) diadakan mulai dari tanggal 2 - 4 Januari 2023 mendatang.
Untuk menjadi bagian dari PPK dan PPS pelamar harus melewati ujian tertulis dengan metode CAT di Kabupaten/Kota masing-masing.
Contoh soal latihan ini terdiri dari 20 soal lengkap dengan jawabannya.
Baca Juga: CONTOH SOAL PAS pelajaran PAI Kelas 2 SD Semester 1 lengkap dengan kunci jawaban kurikulum 2013
Untuk melihat contoh soal tes tertulis PPK dan PPS Pemilu 2024 untuk latihan soal CAT PPK dan PPS tahun 2022, silahkan simak pada artikel berikut ini.
Berikut ini contoh soal PPK dan PPS lengkap dengan kunci jawabannya.
1. Apa kepanjangan dari PPK?
A. Petugas Pemungutan Kecamatan
B. Panitia Pemungutan Kecamatan
C. Petugas Pemilihan Kecamatan
D. Panitia Pemilihan Kecamatan
E Panitia Pemilu Kecamatan
Jawaban D
2. PPK berkedudukan di mana?
A. Kantor Kecamatan
B. Kantor Polsek Kecamatan
C. Pendopo Kecamatan
D. Ibukota Kecamatan
E. Ibu kota desa/kelurahan
Jawaban : D
3. Perbedaan susunan lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut. Kecuali
a. Sebelum : MPR adalah lembaga tertinggi Negara, Sesudah : MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara
b. Sebelum : Presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas, Sesudah : Presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih kembalimhanya untuk 2 masa jabatan
c. Sebelum : Lembaga legislatif terdiri dari DPR, Sesudah : Lembaga Legislatif terdiri dari DPR dan DPD
d. Sebelum : Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Sesudah : Lembaga Yudikatif terdiri dari MA dan MK
e. Sebelum : Lembaga Legislatif terdiri dari DPR dan DPD, Sesudah : Lembaga legislatif terdiri dari DPR 25. 0 / 1 poin
Jawaban: A
4. Salah satu prinsip Pemilihan Umum adalah bahwa Pemilihan Umum harus bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada satu hal pun yang ditutupi, merupakan prinsip dari…
a. mandiri
b. jujur
c. profesional
d. terbuka
e. akuntabel
Jawaban: D
5. Secara keanggotaan, PPK dan PPS bersifat…
a. tetap
b. permanen
c. ad-hoc
d. kontrak tahunan
e. outsourcing
Jawaban: C
6. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam sistem demokrasi. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu ...
a. Hak publik untuk tahu
b. Konstitusionalisme
c. Peradilan yang independence
d. Pembuatan hukum
e. Pembuatan UU
Jawaban: A
7. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia, diambil dari Kitab ....
a. Kitab Negarakertagama
b. Kitab Smaradahana
c. Kitab Sutasoma
d. Kitab Arjuna Wiwaha
e. Kitab Kresnayana
Jawaban: C
8. Bagaimana memaknai Pancasila sebagai dasar negara?
a. Membuktikan Pancasila dalam nilai kehidupan sehari-hari.
b. Membandingkan Pancasila dengan aturan negara lain
c. Mempertentangkan Pancasila dengan ketentuan agama
d. Menjadikan Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan bernegara
e. Menguatkan nilai Pancasila untuk dipraktikkan dalam organisasi
Jawaban: D
9. Asas Pemilu adalah LUBER JURDIL, LUBER yang artinya….
a. Luwes, Umum, Bebas,Rahasia
b. Luwes Umum, Bebas, Rasional
c. Langsung, Umum, Bebas, Rasional
d. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
e. Langsung, Umum, Berintegritas, Rahasia
Jawaban: D
10. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam pengawasan logistik pemilu, yaitu
a. KPU
b. Bawaslu
c. PNRI
d. Pemerintah Daerah
e. Polri
Jawaban: B
11. Dibawah ini unsur yang diwajibkan untuk netral adalah
a. Anggota TNI
b. Anggota POLRI
c. Pengusaha
d. ASN
e. a,b dan d benar
Jawaban: E
12. Reformasi pada lembaga kepresidenan, antara lain mencakup ...
a. Mekanisme hubungan antara lembaga presiden dengan lembaga negara lainnya
b. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara
c. Larangan perangkapan jabatan oleh presiden
d. Masa jabatan presiden dengan jelas dan pasti
e. Semua jawaban salah
Jawaban: D
13. Dibawah ini pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK?
A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 8 bulan sebelum
penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten kota paling lambat 1 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu
dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara
E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat satu bulan setelah pemungutan suara
Jawaban A
14. Apa kepanjangan dari singkatan PKPU?
A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum
C. Peraturan Khusus Perundang-Undangan
D. Perubahan Khusus Perundang-Undangan
E. Penambahan Keputusan Pemilihan Umum
Jawaban A
15. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama:
A. 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan
B. 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
C. 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan
D. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
E. 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya permohonan
Jawaban B
16. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama...
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
17. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar:
A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, Efisiensi dan efektivitas
B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan mendahulukan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi atau golongan
C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi dan efektif
D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan sama kedudukan didepan hukum
E. Mandiri jujur adil dan makmur
Jawaban A
18. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah
A. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. menghasilkankan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban D
19. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama:
A. 30 (tiga puluh) hari kerja
B. 15 (lima belas) hari kerja
C. 14 (empat belas) hari kerja
D. 7 (tujuh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban D
20. Parliementary threshold 4% untuk tingkat nasional, mengandung arti...
A. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
B. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR saja, dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
C. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR dan anggota DPRD Provinsi, tapi masih akan dapat kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
D. Peserta Pemilu yang perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional akan kehilangan perolehan kursi anggota DPR, tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
E. Semua Jawaban Salah.
Jawaban D
Itulah contoh soal latihan PPK dan PPS Pemilu KPU 2024.***