Anton Charliyan: Untuk Menjadi Ki Sunda Tidak Berarti Harus Mendirikan Provinsi Sunda

DESKJABAR - Mantan Kadiv Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat, Irjen (P) Dr. H. Anton Charliyan Mpkn, kembali mengingatkan, sudah jadi kesepakatan para founding father bahwa nama Provinsi di Indonesia tidak berdasarkan nama suku, tapi atas nama pulau atau daerah.

“Pembentukan Provinsi Sunda menghianati perjuangan Prabu Sribaduga Maharaja. Provinsi Sunda juga bertentangan dengan konsep Pajajaran Anyar”, kata Anton pada Pelantikan Pendekar Silat se-Jabar oleh PPSI (Paguyuban Pendekar Pencak Silat Seluruh Indonesia), di Taman Wisata Karang Resik, Kota Tasikmalaya, 14 November 2020.

Baca Juga: Anton Charliyan, Kualat Jika Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda

Baca Juga: Anton Charliyan: Tokoh Luar Sunda Jangan Ikut Campur Soal Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat

Menurut Abah H. Anton --demikian panggilan akrabnya-- suku di Indonesia ada lebih dari 700 suku. Jika nama suku dijadikan nama provinsi bisa rawan terjadinya semangat egosentris kesukuan. Yang akhirnya akan mengakibatkan sikap komunitas mayoritas dan minoritas yang tidak sesuai dengan konsep Persatuan Indonesia sila ke 3.

Lebih jauhnya lagi, kata sosok pituin Sunda kelahiran Tasikmalaya ini, pembentukan atau perubahan nama Jawa Barat menjadi provinsi Sunda tidak sesuai dengan konsep Pajajaran itu sendiri, yang secara harafiah diartikan masyarakatnya diharapkan bisa berbaris ngajajar (Pajajaran), tanpa membedakan suku ras maupun agama.

“Berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam membangun Negrinya, tanpa adanya perbedaan. Ini sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Konsep pembangunan ‘Pajajaran Anyar’  adalah membangun NKRI bukan membuat Provinsi berdasar atas nama suku”, jelasnya.

Baca Juga: Menguak Misteri Batu Melingkar Salawu, Ada Jejak Budaya Nenek Moyang Sunda Pra-Hindu dan Budha

Baca Juga: Misteri Batu Melingkar Salawu, Kini Ditemukan Goa Kuno Sepanjang 30 Meter  

Kalau tetap pakai nama Suku (baca: Sunda), tegas Tokoh Nasional, Budayawan Sunda dan Pemerhati Sejarah ini, sama saja dengan menghianati apa yang sudah diperjuangkan Prabu Sribaduga Maharaja ketika melahirkan Kerajaan Pajajaran.

Pendekar silat harus jadi benteng

Pada kesempatan itu,  Abah H Anton juga berpesan agar para pendekar silat bisa menjadi benteng Jawa Barat dan benteng NKRI. Membantu aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang damai. Megedepankan sikap rendah hati, tawadhu, ngelmu pare makin berisi makin merunduk, santun, ramah dan sopan.

“Bukan adigung adiguna petantang petenteng seperti preman”, tegas Abah Anton.

Sifat itu, jelas dia, sesuai dengan amanat Prabu Siliwangi, Prabu Wastu Kencana yang tertulis dalam Prasasti Astana Gede Kawali Ciamis: “Pakeun heubeul jaya di buana. pake gawe kreta bener, ulah batengah bisi kateker”. Yang artinya:  Membangun kekuatan dengan kedamaian, membangun kekuatan dengan kerendahan hati.

“Kita semua bisa kuat, kalau tercipta suasana damai. Kita semua bisa kuat jika kita rendah hati. Itulah ciri khas dan sumber kekuatan utama Ki Sunda anu Nyunda”, katanya.

Untuk menjadi Ki Sunda, tegas Abah Anton, tidak berarti harus mendirikan Provinsi Sunda. Karena berdasarkan sejarah dulu, justru kerajaan orang Sunda Tarumanagara menjadi semakin mengecil wilayah teritorinya ( tinggal setengah),  ketika Prabu Tarusbawa mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda (669 M ).

“Dan Ketika zaman Prabu Jayadewata alias Sribaduga Maharaja, Sunda dan Galuh pada tahun 1482 M,  justru dilebur jadi satu dengan memakai nama Pajajaran agar wilayahnya bisa utuh bersatu kembali tidak memakai nama Sunda sebagai nama kerajaan”, jelasnya.

Pada acara pelantikan, Abah Anton mengatakan untuk yang ketiga kalinya akan mengusulkan kembali kepada Pemerintah Pusat 12 Desember dijadikan sebagai Hari Pencak Silat Nasional. Ini sejalan dengan telah ditetapkanya Pencak Silat sebagai warisan Heritage Dunia Tak Benda oleh Unesco.

Hadir pada kesempatan itu tokoh sesepuh silat antara lain; Rd. Drs. Uyut Saniwijaya dari PS Pajajaran Pusat, Rd Dicky Zulkarnaen dari Sukapura, Abah Ir. Deden, Ketua Ormas Jabar.

Sedangkan yang dilantik adalah Pendekar Korwil Priangan Rd. Dicky, DPD Tasik Kota dan Kabupaten, DPD Bandung Kota, Kabupaten dan Bandung Barat, DPD Cimahi, Cianjur. Subang dan Garut.***