Network
DESKJABAR - Pelaksanaan Pilkada 2024 bakal berlangsung pada 27 November 2024 secara serentak di seluruh Indonesia baik Pilkada Gubernur atau pun juga Pilkada Bupati dan Walikota.
Partai politik di daerah saat ini sudah mulai melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi agar bisa mengusung pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota atau pun calon Bupati dan calon wakil Bupati.
Waktu yang tersisa sampai pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 masih sangat panjang untuk mematangkan dengan partai politik mana melakukan koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon pada Pilkada 2024.
Direktur Pascasarjana STHG Tasikmalaya yang juga Tokoh Masyarakat Tasikmalaya, Dr HN Suryana SH MH menjelaskan bahwa koalisi partai politik di daerah baik Kota atau pun Kabupaten Tasikmalaya akan sangat tergantung kepada koalisi yang dibangun untuk mengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jabar.
"Koalisi partai politik di daerah baik di Kota atau pun Kabupaten Tasikmalaya akan sangat tergantung pada koalisi yang dibangun di Pilgub Jabar. Karena DPP memiliki kepentingan yang lebih besar di Pilgub Jabar," kata HN Suryana baru baru ini.
Koalisi yang dibangun partai politik di daerah baik di Kabupaten atau pun Kota Tasikmalaya saat ini masih sebatas hiburan saja. Karena pada akhirnya yang menentukan siapa kandidat yang akan di using dan dengan partai politik mana berkoalisi ditentukan oleh DPP masing-masing partai politik.
Ditentukan Jakarta
Kondisi Pilkada saat ini, kata HN Suryana berbeda dengan Pilkada tahun tahun sebelumnya, karena Pilkada tahun ini pertama kalinya digelar berbarengan secara serentak se Indonesia dan juga berbarengan antara Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati atau pun Pilkada Walikota.
Tentunya kata HN Suryana antara koalisi yang dibangun di tingkat Provinsi untuk mengusung pasangan calon Gubernur harus sinkron dengan koalisi yang dibangun untuk mengusut pasangan calon Walikota atau pun calon pasangan Bupati.
"Harus sinkron antara koalisi yang dibangun di tingkat Provinsi dengan koalisi yang dibangun di tingkat daerah. Kalau beda akan terjadi miskomunikasi. Makanya harus ada sinkronisasi antara provinsi dan daerah," kata HN Suryana.
Menurut HN Suryana situasi saat ini harus ada sinkronisasi antara keputusan pusat provinsi dan juga daerah. DPP memiliki kepentingan untuk mengutarakan provinsi karena daerah itu pasti akan mengikuti. Dukungan daerah penting dalam rangka mensukseskan gubernur.
"Makanya peran DPP sangat penting dalam menyamakan bahasa, langkah dan strategi. Dan semuanya ditentukan oleh DPP. Jadi semuanya tergantung Jakarta," kara HN Suryana.
Dijelaskan HN Suryana dalam mengambil satu keputusan pihak DPP tentunya atas perimbangan starategis baik dalam konteks Pilkada Gubernur atau pun juga Pilkada Walikota dan Bupati di daerah.
Baca Juga: BNI Java Jazz Festival 2024 Segera Digelar, Catat Rute Terbaik Menuju Lokasinya
Bangunan koalisi yang di bangun partai politik di daerah kata HN Suryana akan sangat tergantung pada koalisi yang dibangun untuk mensukseskan Pilkada Gubernur di tingkat Provinsi. Sehingga bisa saja saja koalisi yang saat ini sudah terbangun pada akhirnya nanti berubah.
Apalagi yang menentukan siapa kandidat yang akan diberikan rekomendasi dari partai politik ditentukan oleh DPP masing-masing di Jakarta. Termasuk juga dalam membangun koalisi dalam memenangkan pasangan calon Walikota atau pun Bupati pada Pilkada 2024 ini.***
