Network
DESKJABAR- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung sedang disorot.
Pasalnya berdasarkan temuan dari organisasi masyarakat Manggala Garuda Putih ditemukan adanya dugaan telah terjadi pengaturan pekerjaan di DPKP3 oleh oknum pejabat di DPKP3 setingkat kabid.
Agus Satria, biro investigasi Manggala Garuda Putih menuturkan dari hasil investigasinya disinyalir perusahaan yang diakomodir DPKP3 itu itu saja. Pekerjaan yang didominasi dan perusahaan yang diakomodir tersebut terutama bidang pemukiman.
Bahkan menurut Agus Satria, banyak ditemukan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesipikasi, salah satu contoh tentang mengadaan air tanah yang tidak bisa dimanfaat dengan tempo waktu panjang selain kedalam yang tidak sesuai.
"Sible atau pompa airnya pun kebanyakan memakai produk cina yang harganya lebih murah murah bahkan dalam menentukan titik air tanah tanpa melakukan geolistrik artinya tidak memiliki izin dari pihak SDM sehingga kandungan dan kadar air yang berkualitas yang di harapkan masyarakat tidak terleasisasi dengan baik," ujar Agus Satria, Selasa 9 Maret 2021.
Agus Satria pun mensinyalir ada persekongkolan yang dilakukan pihak DPKP3 dengan pihak ketiga (perusahaan) demi untuk mendapatkan keuntungan di luar kewajaran menurut undang undang yang berlaku.
Dan pastinya keuangan negara merugi dengan adannya dugaan pelaksaan pekerjaan yang dilaksanakan DPKP3 dan pihak ketiga.
Dari itulah, Agus Satria mendesak Walikota Bandung melakukan evaluasi terkait kinerja DPKP3. Kemudian mendesak Walikota Bandung untuk memanggil setiap oknum DPKP3 yang selalu ikut bermain proyek.
