DESKJABAR - Untuk mempercepat pemeriksaan sampel tes usap dalam rangka mendeteksi penularan Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Jawa Barat membangun laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Hari ini kita sudah resmikan laboratorium yang sangat kita butuhkan untuk melakukan pengecekan, hasilnya jadi bisa cepat keluar," kata Pelaksana Tugas Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf usai meresmikan laboratorium di Jalan Ir Juanda Kota Tasikmalaya, Selasa 19 Januari 2021.
Baca Juga: Terobosan Pemprov Jabar: Lewat Film Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata
Baca Juga: Dini Hari Tadi, Gempa Bumi Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul
Ia menuturkan laboratorium itu merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah menanggulangi pandemi Covid-19.
Pemerintah daerah, kata dia, mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar dari biaya tak terduga (BTT) untuk melengkapi kebutuhan lainnya dalam menunjang kegiatan uji laboratorium tersebut.
"Saya berterima kasih kepada BNPB yang berikan bantuan ini, meski tidak lengkap, kita butuh melengkapi sekira Rp1,5 miliar lagi," katanya.
Ia berharap, adanya laboratorium yang cukup memadai itu bisa lebih cepat mengetahui hasil dari tes usap, dan tidak perlu lagi mengirimkan sampel ke laboratorium di luar kota yang membutuhkan waktu berhari-hari.
Sistem kerja laboratorium itu, kata dia, mampu menyelesaikan hasil pemeriksaan 90 sampel tes usap dalam waktu empat jam.
"Selama ini kita lama dalam mengetahui hasil 'swab' (usap), sekarang dalam sekali 'running' bisa 90 lebih hanya empat jam," katanya.
Baca Juga: Pengidap HIV dan AIDS Diperbolehkan Mengikuti Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat menambahkan laboratorium itu siap digunakan dengan skala prioritas, yaitu mereka yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.
Selanjutnya, kata dia, untuk memeriksa sampel tes usap bagi mereka yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19 yakni tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pekerja media.
"Kita belum akan melakukan 'swab' massal karena ada keterbatasan, kita harus melakukan efisiensi," katanya.***