Network
Baca Juga: Lokomotif Perkebunan Tebu di Cirebon, Masih ada di Pabrik Gula PG Sindanglaut, Bisa Jadi Nostalgia
Untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisinya geografisnya memang lebih menantang. Namun demikian, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh Badan Pangan Nasional, ID FOOD, dan operator logistik PT Post Indonesia (Persero).
“Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim Badan Pangan Nasional secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga gizi dan pengendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.
Direktur Utama PT POS Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan memiliki peran yang sangat penting dalam Program Bantuan Pangan Stunting ini. PT Pos Indonesia ditunjuk sebagai transporter distribusi bantuan pangan berdasarkan Perjanjian kerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
Baca Juga: Di KBB, Petani Perkebunan Kopi Tumpangsari dengan Tomat, untuk Penghasilan Ganda
Sesuai perjanjian kerjasama tersebut, PT Pos berperan sebagai transporter yaitu Collect data & Cleansing data KRS, melakukan koordinsasi dan sosialisasi rencana pendistribusian ke Pemerintah Daerah dan Dinas terkait di Provinsi atau Kota/Kabupaten. Cetak berita acara serah terima (BAST) dan surat pemberitahuan ke KRS, melakukan pengambilan ke penyedia komoditas dan pengiriman ke titik bagi, serta menyajikan reporting terdiri dari foto penerima, geotagging dan foto KTP/KK dengan barcode untuk BA/BAST yang dilakukan secara digital dan real basic.
Hingga pekan kedua Juni diketahui masih terdapat beberapa daerah belum disalurkan secara keseluruhan yang merupakan daerah 3T. Adapun rincian wilayah 3T adalah Kabupaten Nias Selatan 8.166 KRS, Kabupaten Nias Utara 4.770 KRS, Pulau Timor 40.104 KRS, Pulau Flores 45.356 KRS dan Pulau Sumba 28.201 KRS.
