DESKJABAR – Undang Undan Cipta Kerja dinilai akan memudahkan sektor UMKM untuk mendapatkan status formal yang akhirnya akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal perbankan.
"UU eksisting untuk izin usaha UMKM disamakan dengan membuat PT dan CV, sehingga banyak UMKM tidak terdaftar dan tidak bisa mengakses perbankan," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
"Dengan undang-undang ini kita formalkan, kemudian kita dorong untuk mendapatkan akses perbankan. Justru ini keberpihakan kita kepada rakyat kecil," ucapnya.
Baca Juga: Kalangan Buruh Kirim Surat ke DPR Memohon Pengujian Legislatif Atas UU Cipta Kerja
Dengan keberadaan UU Cipta Kerja tersebut, menurutnya, akan memperkuat peran UMKM dalam menjaga perekonomian nasional.
"Sebesar 133 juta total tenaga kerja di republik ini, sumbangsih terbesarnya itu dari UMKM, sebanyak 120 juta. 60 persen PDB kita kontribusinya dari UMKM. Pada saat krisis, mereka inilah yang menyelamatkan bangsa, maka UMKM harus kita proteksi," ujar Bahlil dalam talkshow bertajuk "Setahun Jokowi-Ma'ruf" di salah satu TV swasta yang dikutip di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020, malam.
Namun, lanjut dia, saat ini, perlakuan kepada UMKM dengan undang-undang yang ada masih belum adil karena sulit bagi UMKM mengakses modal perbankan.
Baca Juga: Supaya Terhindar Virus Covid-19, Inilah 7 Tips Ketika Menerima Paket Kiriman
Dalam UU eksisting, menurut Bahlil, juga tidak menjamin metode kerja sama dengan pengusaha besar.
"Dengan undang-undang ini (Cipta Kerja) wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerja sama dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Ini adalah bentuk keberpihakan, sekarang ada negara menjadi market," katanya.
UU Cipta Kerja, menurut Bahlil, juga merupakan undang-undang masa depan dalam rangka mengantisipasi bonus demografi.
Baca Juga: Presiden Jokowi, Usai Jadi Nama Jalan, Akan Diabadikan Jadi Nama Mesjid di UEA
"Bonus demografi di depan mata, 2030 sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif, bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi. UU ini (Cipta Kerja) bukan undang-undang masa lalu, jadi ayo kita berpikir ke depan karena masa depan bangsa ini ada di depan kita semua," ucapnya.***