Network
DESKJABAR - Ada fitur baru dalam Jaringan Pencegahan Korupsi di Indonesia (JAGA.ID) yang merupakan aplikasi pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). fitur itu adalah JAGA Penanganan Covid-19.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa KPK berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, menambah fitur pengaduan terkait Covid-19 tersebut di JAGA.ID.
"Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Peran masyarakat yang paling realistis adalah mengkritisi pelayanan publik yang memang menjadi kewajiban pemerintah," tutur Pahala Nainggolan.
Baca Juga: BPS: Tujuh Bandara Ini Alami Penurunan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Hingga 100 Persen
Ia mengatakan, aplikasi JAGA awalnya diluncurkan pada 2016 sebagai wujud kanal pelayanan publik yang diselenggarakan KPK. JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara dengan melibatkan masyarakat untuk memantau, mengusulkan perbaikan dan melaporkan penyimpangan.
Menurut dia, aplikasi JAGA juga mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespons masukan dari masyarakat.
"Bukan KPK yang menyediakan datanya, semua data dan petunjuk berasal dari kementerian terkait, misalnya, untuk JAGA Kesehatan berasal dari BPJS Kesehatan sedangkan data JAGA Covid-19 nanti berasal dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan," kata Pahala Nainggolan.
Baca Juga: Video Viral DKM Masjid Al Amanah Usir Jamaah Bermasker, Berujung Polisi Turun Tangan
Dalam JAGA Covid-19, KPK berkolaborasi dengan Kemenkes RI untuk menyediakan penjelasan bagi masyarakat berupa infografis tentang prosedur penanganan, insentif dan santunan tenaga kesehatan, vaksinasi serta klaim rumah sakit dalam bentuk panduan dan format tanya jawab beberapa topik yang sering ditanyakan.
"Sekali lagi, JAGA Covid-19 didesain agar semua program pemerintah bisa dipahami melalui literasi atau penjelasan bagi masyarakat. Jadi, masyarakat tahu apa saja yang dilakukan bila terinfeksi Covid-19, seperti harus ke mana dan apa saja yang jadi hak dan kewajiban-nya di rumah sakit karena program pemerintah harus berjalan dan harus sukses," ujarnya.
