Network
DESKJABAR - Pergerakan masyarakat selama Idul Fitri 1445H/2024 Masehi atau mudik Lebaran 2024, diprediksi mencapai 193,6 juta orang.
Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan para pakar mengungkapkan prediksi angka pergerakan masyarakat tersebut di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, prediksi angka tersebut berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024.
"Berdasarkan hasil survei, pergerakan masyarakat secara nasional berpotensi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia, atau sebanyak 193,6 juta orang," tutur Budi Karya Sumadi seperti dilansir Antara, hari ini.
Menurut dia, angka 193,6 juta tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yang sebanyak 123,8 juta orang.
Hasil survei, terbanyak pilih kereta api
Hasil survei menunjukkan daerah asal perjalanan terbanyak, yaitu Jawa Timur sebesar 16,2 persen (31,3 juta orang), disusul Jabodetabek sebesar 14,7 persen (28,43 juta orang), dan Jawa Tengah sebesar 13,5 persen (26,11 juta orang).
Untuk daerah tujuan terbanyak, yaitu Jawa Tengah sebesar 31,8 persen (61,6 juta orang), Jawa Timur sebesar 19,4 persen (37,6 juta orang), dan Jawa Barat sebesar 16,6 persen (32,1 juta orang).
Untuk minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik Lebaran 2024 terbanyak adalah kereta api sebesar 20,3 persen (39,32 juta), bus 19,4 persen (37,51 juta), mobil pribadi 18,3 persen (35,42 juta), dan sepeda motor sebesar 16,07 persen (31,12 juta).
Budi juga mengatakan, minat masyarakat terhadap pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik Lebaran 2024 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak adanya Covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama, liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca.
Budi telah melaporkan hasil survei yang melibatkan para pakar dan akademisi di bidang transportasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
Ia juga menginformasikan hasil survei itu kepada pemangku kepentingan (stakeholder) terkait seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Korlantas Polri, BUMN, dan swasta.
"Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama Instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta swasta," kata Budi.
Baca Juga: Tiket KA Lebaran 2024, Okupansi H-2 Mencapai 103 Persen, Daftar 10 KA dengan Tujuan Favorit
Berlakukan kebijakan efektif
Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
Kebijakan tersebut di antaranya:
- Pengaturan waktu mudik
- Penyelenggaraan diskon tarif transportasi massal untuk mudik lebih dini
- Mudik gratis
- Rekayasa lalu lintas
- Diskon tarif jalan tol
"Pengaturan lalu lintas terutama pada daerah yang berisiko terjadi kepadatan luar biasa akan kami lakukan," tutur Budi.
Perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 Lebaran 2024 atau Senin, 8 April 2024 saat dimulainya cuti bersama, dengan potensi pergerakan sekitar 26,6 juta orang (13,7 persen).
Perkiraan puncak hari balik adalah H+3, yakni Minggu, 14 April 2024, dengan potensi pergerakan sebanyak 41 juta orang (21,2 persen).
Setiap tahun, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan selalu mengeluarkan survei potensi pergerakan masyarakat dalam masa angkutan Lebaran.
Survei tersebut diklaim akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen.***
