Network
DESKJABAR - Dalam penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut petani dan buruh teh, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Dewan Teh Nasional dan Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEHINDO) akan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang efektif dan terukur.
Adapun masalah-masalah yang dimaksud di antaranya terkait dengan pengupahan yang rendah dan sering dibayar telat, serta pembayaran pembelian pucuk teh yang menunggak hingga tujuh bulan.
Dan hal tersebut tentunya sangat merugikan para buruh yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pemetik teh.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker), Caswiyono Rusydi Cakrawangsa pun menanggapi hal tersebut dan melakukan dialog dengan para pekerja/buruh, petani, pengepul, dan lainnya di Batang, Jawa Tengah, pada Jumat 21 Juli 2023
Dalam forum tersebut turut hadir Gapoktan, kelompok tani teh, serikat pekerja teh, para pegiat teh rakyat, para kepala desa dan DPC APTEHINDO Kabupaten Batang, Pekalongan dan Banjarnegara.
Baca Juga: Kemnaker Akan Terus Mengembangkan Kompetensi SDM Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)
"Forum tersebut menjadi arena yang tebuka bagi petani, buruh dan seluruh stakeholder untuk menyampaikan semua keluhan dan aspirasinya. Kemnaker lebih banyak mendengar dan menyerap seluruh aspirasi. Persoalan faktual, keluhan dan aspirasi tersebut menjadi bahan penting untuk dicarikan jalan keluar terbaik," kata Caswiyono.
Pada sore harinya, seusai berdialog Caswiyono memimpin tim yang terdiri dari Kemnaker, APTEHINDO dan serikat pekerja berjunjung ke pabrik dan bertemu dengan manajemen PT Pagilaran.
"Pada kesempatan tersebut kami meminta penjelasan dari pihak PT terkait dengan berbagai persoalan yang mendzolimi rakyat tersebut," ucapnya.***
