DESKJABAR - Pemerintah melakukan pembenahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, dan meratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan, wilayah terluar negara Indonesia, dalam hal ini batas negara dengan negara tetangga.
Dalam mendukung upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis, 3 Agustus 2023, di Hotel Mercure Samarinda.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Meminta Peran Aktif dari Pemda dalam Proses Sertipikasi
Pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertipikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara. Kedua Sertipikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
"Bukan hanya menyertipikatkan di kota-kota, namun di perbatasan yang jauh dari ibu kota juga diberikan sertipikat dan diberikan di seluruh wilayah indonesia," ujar Hadi.
Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, terbitnya sertipikat tersebut menjadi satu bukti program sertipikasi tanah yang terus digencarkan Kementerian ATR/BPN berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Hadi, Pemerintah hadir melalui Kementerian ATR/BPN akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertipikat tanah di wilayah tersebut. Karena berdaulat atau tidaknya sebuah negara dapat tercermin dari bagaimana pengelolaan wilayah perbatasannya.
"Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen bahwa Pos Lintas Batas Negara juga kita kelola untuk diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah," tutur Hadi Tjahjanto.
Kegiatan penyerahan sertipikat in, dihadiri juga oleh Anggota Komisi II DPR RI, Awang Faroeq Ishak bersama Aus Hidayat Nur; Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe; perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur; perwakilan dari PT PLN (Persero); serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Siapkan GTRA Summit 2023, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Kementerian Terkait Harus Terlibat
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran dan Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Kalimantan.***
Pantau berita berita Desk Jabar lainnya di GOOGLE NEWS.