DESKJABAR – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo, untuk menyamakan persepsi menuju tahun 2024.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membeberkan isi pembicaraan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri saat keduanya melakukan pertemuan dalam rangka silaturahmi Lebaran 2022.
Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut membahas hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pelayanan Pada Sisa Arus Mudik Lebaran Tetap Optimal
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022, menilai kunjungan tersebut sebagai hal yang positif, mengingat selama ini ada ketegangan antara Joko Widodo alias Jokowi dan Megawati.
Silaturahmi itu juga bisa menjadi kesempatan untuk membahas berbagai isu kebangsaan, dari soal ekonomi hingga ibu kota baru.
"Saya melihat hal yang positif pertemuan itu. Karena selama ini ada ketegangan-ketegangan antara PDIP, Megawati dengan Jokowi," ujar Ujang.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu juga tidak menampik adanya kemungkinan pembicaraan arah politik jelang Pemilihan Umum 2024.
Ujang juga menangkap adanya sinyal perbedaan arah politik dari kedua tokoh.
Menurut Ujang, pertemuan itu bisa jadi untuk menjajaki kemungkinan Jokowi mendukung Puan dalam kontestasi 2024. Karena Megawati sudah menangkap gelagat arah dukungan Jokowi yang berbeda.
Baca Juga: SEGERA LINK LIVE STREAMING Thomas Cup 2022, Indonesia vs Thailand Mulai Jam 19 Malam, Kevin Dipecah
"Justru pertemuan kemarin ingin menyamakan persepsi. Jadi Megawati sudah terasa kelihatannya arah-arah Jokowi, yang mungkin tidak mau mendukung PDIP atau tidak mendukung Puan. Jadi bisa jadi 'bagaimana Pak Presiden Jokowi, 2024 nanti bisa mendukung kami gak?' begitu lo," tambah Ujang.
Menurut Ujang, Jokowi dan PDIP saling membutuhkan. Ia juga mempediksi Jokowi tidak akan sehaluan dengan PDIP dalam Pilpres 2024, karena hal itu bisa merugikan Jokowi.
Ketika bakal pasangan calon yang diusung menang, Jokowi akan kehilangan semua kekuatan politik.
"Saya melihat kemungkinan besar juga membahas persoalan di Pilpres 2024. Karena saya mengamati arah politik Jokowi dan arah politik Megawati akan berbeda. Bisa jadi nanti PDIP akan mengusulkan Puan, tetapi Jokowi mengusulkan yang lain. Jadi bisa jadi Jokowi mendukung yang tidak didukung oleh PDIP atau Megawati," tambah Ujang.
Namun, Ujang menilai Puan Maharani sebagai calon dari PDIP di Pilpres 2024 masih kurang mendapat perhatian publik, meski Puan menjabat sebagai ketua DPR.
Jika Puan hendak bersaing di Pilpres 2024, ia harus memperbaiki kinerja untuk meningkatkan nilai tawar dan mendapatkan perhatian publik.
"Mestinya seperti itu dan hari ini sudah mulai dengan mengkritik Jokowi, mengkritik pemerintah, tapi itu tidak terlalu berdampak. Karena isunya isu kecil, bukan isu besar yang menjadi fokus perhatian rakyat," tambahnya.
Silaturahmi
Sementara itu Pengamat politik dari UPN Veteran Danis TS Wahidin menangkap bahwa momen lebaran dimanfaatkan sejumlah elit politik untuk saling berkunjung, bersilaturahmi.
“Para elit ini harus selalu bertemu, baik Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, bertemu untuk untuk kemudian membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Silaturahmi ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas bangsa,” kata Pengamat politik dari UPN Veteran Danis TS Wahidin.
Bukan cuma ‘tiga serangkai’, tersebut, namun elit politik lain dari partai politik yang berbeda namun merupakan mitra strategis pemerintah.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati, seperti yang disebutkan Puan Maharani dalam unggahan instagramnya, membahas hal-hal yang strategis.
Harapannya, bukan sekedar basa-basi politik, namun pertemuan ini diharapkan bisa membawa kebaikan dalam berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Ingin Dikerjar Rezeki? Lakukan 4 Amalan Ini Setiap Hari, Rezeki Mengalir Tanpa Dicari!
“Pak Jokowi lebih memunculkan diri sebagai seorang presiden yang akomodatif dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, ekonomi, misalnya minyak, dan permasalahan yang lainnya.” sebut pria yang juga menjabat sebagai Direktur lembaga survei Indodata ini.
Ditegaskannya, jika pemerintah kompak dengan elit politik, ke depan pemerintah perlu lebih lagi mendengar suara rakyat.
“Memang harus mendengar aspirasi masyarakat, permasalahan yang ada dan menciptakan kebijakan yang akomodatif tidak diskriminatif, lalu fokus pada masalah kita, yaitu, masalah ekonomi, pendidikan, stabilitas, keamanan dan lain sebagainya,“ tutup Danis. ***